Categories: Nasional

Denny Indrayana Sebut DPT Tak Logis Bisa Membuat Pemilu Diulang

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Anggota tim hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Denny Indrayana meyakini daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak logis pada Pilpres 2019, bisa menjadi dasar pembatalan pemilu. Menurut Denny, pihaknya menemukan ada 27 juta DPT bermasalah pada Pemilu 2019.

’’Registration vote tidak logis gitu itu dasar membatalkan pemilu. Secara teori kepemiluan, kalau registration voters tidak bagus, ada bermasalah, maka itu dasar mengulang pemilu,’’ ujar Denny pada diskusi bertajuk ’Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Mantan Wakil Menkumham ini kemudian membeberkan sejumlah hal terjadi pada sidang sengketa Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Antara lain, saat kubu pemohon pasangan calon presiden Prabowo-Sandi menghadirkan saksi ahli Jaswar Koto. Disebut adanya dugaan 27 juta DPT yang bermasalah. Data tersebut dikumpulkan dan dicek ulang, lalu dikirimkan ke MK sebanyak dua truk.

’’Di situ bisa kelihatan ada NIK ganda, ada rekayasa di kecamatan, ada NIK di bawah umur, itu jumlahnya 27 juta. Bisa disimulasikan, Anda bisa comot di wilayah mana sepanjang 27 juta itu. Umurnya baru satu tahun, masa ada di DPT mau memilih. Ada juga yang baru lahir 2027,’’ ucapnya.

Denny juga menyatakan, KPU tak bisa membantah hal yang dipaparkan di persidangan. Kemungkinan karena jumlah DPT berubah-ubah. ’’KPU tidak bisa membantah itu. Karena memang DPT-nya berubah-ubah. Paling tidak bisa dibantah adalah 21 Mei ada lagi perubahan DPT. Bayangkan, 17 April pilpres (pemungutan suara) ada DPT dan sebulan lebih kemudian KPU kembali menetapkan DPT. Pencoblosannya sudah lewat bung,’’ katanya.

Denny juga menjabarkan sejumlah pemilu ulang di beberapa titik akibat permasalahan DPT. Seperti di Sampang, Maluku dan sejumlah daerah lainnya.  Denny berharap temuan-temuan yang mengemuka dapat menjadi salah satu pertimbangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil Pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandi.

’’Itu ada di MK (bukti). Sekarang MK-nya gimana. Menjaga sebagai Mahkamah Konstitusi atau menjadi mahkamah kalkulator,’’ kata Denny.(gir)

Sumber: JPNN.com
Editor: Fopin A Sinaga

Redaksi

Share
Published by
Redaksi

Recent Posts

Bobol Toko HP di Pekanbaru, Terduga Pencuri 25 iPhone Ditangkap

Polsek Bukit Raya menangkap terduga pelaku pencurian 25 unit iPhone di Marpoyan Damai dengan kerugian…

1 hari ago

Empat Lagu Tradisional Rohul Resmi Kantongi Sertifikat Kekayaan Intelektual

Empat lagu daerah Rokan Hulu resmi mendapat sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal dari Kemenkum RI.

1 hari ago

Meski Langka, Harga Minyakita di Kepulauan Meranti Masih Dijual Sesuai HET

Harga Minyakita di Kepulauan Meranti masih sesuai HET meski stok terbatas dan belum memenuhi kebutuhan…

1 hari ago

Bahas Persiapan MTQ Riau, Bupati Kuansing Temui Sekdaprov

Bupati Kuansing bertemu Sekdaprov Riau membahas persiapan MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau yang digelar Juni…

1 hari ago

Kajati Riau Lantik Fredy Feronico Jadi Kajari Rohul

Kajati Riau melantik sejumlah pejabat struktural, termasuk Fredy Feronico Simanjuntak sebagai Kajari Rokan Hulu.

1 hari ago

Minyakita Mahal di Pekanbaru, Bapanas Minta Produsen Transparan soal Distribusi

Bapanas mempertanyakan distribusi Minyakita di Riau setelah menemukan harga minyak goreng tersebut tembus Rp20 ribu…

1 hari ago