TOKYO (RIAUPOS.CO) – Mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, berkemungkinan akan dipanggil ke parlemen untuk diinterogasi soal dugaan korupsi berkaitan dengan pelanggaran UU Pendanaan Pemilu di negara itu.
Beberapa sumber pemerintah dan partai berkuasa di Jepang mengungkapkan, Abe rencananya dipanggil pada Jumat (25/12/2020). Abe selanjutnya bakal ditanyai oleh Badan Musyawarah (Bamus) Parlemen Jepang.
Badan itu juga tengah mempertimbangkan apakah akan membuka proses interogasi itu untuk umum secara daring, kata sumber yang berbicara secara anonim itu kepada Reuters.
Abe mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada September lalu, karena alasan kesehatan yang buruk. Dia sempat dikecam karena kantornya diduga turut membantu menutupi biaya pesta makan malam bagi para pendukungnya di pemilu.
Dugaan itu mengarah pada pelanggaran UU Pendanaan Pemilu Jepang. Akan tetapi, politikus Partai Demokrat Liberal itu membantah tuduhan tersebut ketika diinterogasi oleh parlemen tahun lalu.
Kejaksaan Jepang telah mengembangkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan sekretarisnya atas penggunaan uang milik negara untuk kepentingan politik yang tidak dilaporkan. Uang yang disalahgunakan itu diyakini mencapai 40 juta yen (Rp5,48 miliar).
Politisi di Jepang tidak diperbolehkan memberikan apa pun kepada konstituen mereka yang bisa diartikan sebagai hadiah.
Aturan di negeri matahari terbit memang sangat ketat. Bahkan, dua menteri di kabinet Abe mengundurkan diri tahun lalu hanya karena memberikan melon, kepiting, bahkan kentang kepada pemilih di daerah pemilihan mereka.
Sumber: Reuters/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
Universitas Hang Tuah Pekanbaru menggelar fun walk dalam rangka Dies Natalis ke-4 Tahun 2026 sebagai…
Sebanyak 50.681 peserta PBI JKN di Rohul yang dinonaktifkan sejak Februari 2026 mulai direaktivasi melalui…
Renovasi jembatan gantung di Tanjung Betung yang didukung Polri diharapkan memperlancar mobilitas warga dan menjadi…
PBBDD berhasil mengumpulkan 1.899 kantong darah dalam baksos donor darah di Pekanbaru, melampaui target untuk…
Insiden turis berbikini di Danau Rusa disorot tokoh adat Kampar yang mendesak pemerintah daerah memperjelas…
Satgas penertiban kabel FO telah dibentuk Pemko Pekanbaru. DPRD menunggu aksi nyata agar kota tidak…