KSAL Sebut Jabatan Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono enggan banyak komentar terkait posisi panglima TNI yang digadang-gadangkan akan diserahkan kepada dirinya.

Bila merujuk masa dinas Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan habis, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah harus menunjuk panglima TNI baru.

Yudo termasuk pejabat TNI yang digadang-gadang akan menggantikan Hadi. Saat ditanya mengenai hal itu, dia menyatakan bahwa semua keputusan terkait pengisi jabatan panglima TNI tergantung kepada presiden.

"Serahkan saja kepada presiden. Itu hak prerogatif presiden," tegasnya, Kamis (23/9). Dia enggan merespons isu-isu yang beredar berkaitan dengan pergantian panglima TNI.

Sebagai prajurit TNI, Yudo menegaskan, harus siap melaksanakan tugas apapun. "Kita prajurit apapun yang ditugaskan harus siap melaksanakan tugas," imbuhnya.

Menurut dia, itu tidak hanya berlaku bagi dirinya. Melainkan turut berlaku bagi seluruh personel TNI. "Jadi, semua prajurit. Bukan saya saja. Anda tanya siap melaksanakan tugas, (jawabannya) siap pasti," tambah pria yang pernah bertugas sebagai panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I itu.

Saat ini, Yudo bersama seluruh jajaran TNI AL diberi tugas membantu pemerintah menanggulangi Covid-19. Menurut dia, pihaknya terus mengagendakan serbuan vaksinasi. Selain itu, pihaknya juga menyebar tenaga medis TNI AL untuk membantu penanggulangan Covid-19 di daerah.

Termasuk menyiapkan kapal bantu rumah sakit baru. Kemudian rumah sakit khusus Covid-19, dan dapur lapangan yang sehari-hari menyuplai kebutuhan pasien Covid-19 di tempat isolasi mandiri.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi