Tahap Pertama, 200 Ribu KK ASN Bakal Huni Rumah Vertikal di Kalimantan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan masih terus digodok oleh pemerintah. Pasca merilis gambaran desain ibu kota baru, pemerintah mewacanakan, pada tahap pertama akan memindahkan sekitar 200 ribu kepala keluarga (KK) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara, Imron Bulkin ketika ditanya mengenai target pemindahan ASN ke Kalimantan. Dengan pemindahan 200 ribu KK ASN teresebut, pemerintah memperkirakan akan ada 1,5 juta pendatang di kota baru tersebut.

“Target untuk menampung sekitar 200 ribu KK ASN. Total dengan yang non-ASN sekitar 1,5 jiwa,” kata Imron kepada JawaPos.com, Jumat (23/8).

Sayangnya, Imron belum merinci, kementerian apa saja yang ASN-nya akan dipindahkan pada tahap pertama. Namun yang pasti, pihaknya akan memberikan insentif kepada ASN yang nurut untuk dipindahtugaskan ke Kalimantan.

Salah satunya dengan memberikan insentif rumah. Imron menyatakan, pihaknya akan membangun rumah vertikal alias apartemen pada tahap pertama nanti. Namun sayang, rumah tersebut hanya berstatus pinjaman.

“Perumahan dinas, dipinjamkan, sampai tugas dinasnya selesai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta pemerintah menentukan kementerian mana yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. Sebab, saat ini ada sekitar 4,3 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menanti keputusan apakah akan terkena transmigrasi atau tidak.

“Jadi, ini bukan masalah kotanya. Misalnya pindah, itu kementerian mana saja yang wajib pindah, mana yang tidak wajib pindah,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/8).

Bima mengatakan, sejatinya tak harus semua kementerian/lembaga pindah ke ibu kota baru. Asalkan, kementerian itu bisa tetap dapat melakukan pelayanan publik untuk masyarakat Indonesia meskipun tidak berlokasi di Kalimantan.

“Kami sih sudah mencoba mengantisipasi, kira-kira yang ini harus pindah, yang ini bisa di daerah. Tapi, nanti dalam jabatan seperti apa, kalau semuanya satu direktorat ke sana, atau bisa sebagian saja, dan sebagian lain bisa terkoneksi dengan internet, secara digital, itu masih dalam pertimbangan,” katanya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal