DPR Merasa Dilompati Jokowi soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo kecewa lantaran pemerintah tak mengajak DPR berembuk mengenai pemindahan ibu kota negara.

Hal ini dia katakan, setelah dalam sidang bersama antara MPR, DPR, dan DPD, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan salah satu wilayah di Pulau Kalimantan menjadi ibu kota negara menggantikan DKI Jakarta.

“Ini saja dari Kementerian PU ataupun Kemendes belum pernah menginformasikan. Jadi, terus terang kami kaget begitu,” ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (23/8).

Bahkan politikus Partai Gerindra ini mempertanyakan, naskah akademik pemindahan ibu kota. Sejauh ini DPR belum membacanya, padahal Presiden Jokowi sudah jauh-jauh hari menginginkan adanya pemindahan ibu kota negara.

“Jadi, Pak Jokowi sudah memastikan bahwa pemindahan itu ada di Kalimantan dan Kalimantan sudah ditentukan, tapi belum ada pembahasan,” katanya.

Menurut Bambang, DPR merasa perlu diajak diskusi mengenai pemindahan ibu kota negara. Dia yakin, jika diajak berembuk, maka DPR juga bisa melakukan kajian seperti ekonomi, keamanan, dan aspek-aspek lain.

“Jadi, ini terus terang kami atau DPR ini merasa dilompati. Tidak dianggap oleh pemerintah. Kami minta jangan gitu lah. Kita ini kan mitra,” ungkapnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi meminta izin dan dukungan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta izin saat menyampaikan pidato pada sidang bersama antara MPR, DPR, dan DPD, Jumat (16/8).

“Bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh, dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

Editor: Deslina
Sumber: Jawapos.com