Categories: Nasional

Bela Firli Cs, Dewas KPK Mengaku Dilapori Soal Penghentian 36 Perkara

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sebanyak 36 kasus korupsi dihentikan penyelidikannya oleh para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa yang sebenarnya terjadi?.

Menangapi hal ‎tersebut Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan mengatakan, pimpinan lembaga antirasuah tersebut sudah berbicara dengan Dewan Pengawas mengenai penghentian penyelidikan itu.

"Waktu pertemuan pertama, pimpinan KPK sudah disampaikan kepada kami (Dewan Pengawas). Banyak kasus-kasus sejak 2008. Bayangkan sudah lama sekali. Sehingga tidak maju-maju. Maka mereka mengambil keputusan disetop dulu‎," ujar Tumpak kepada JawaPos.com, Sabtu (22/2).

Tumpak mengatakan, dalam pertemuan bersama pimpinan KPK tersebut, lembaga yang dikepalai Firli Bahuri berjanji akan mengungkap kasus-kasus tersebut, jika ada bukti-bukti tambahan.

"Jadi kalau sudah ada bukti-bukti lagi bisa dilanjutkan. Karena belum ada bukti-bukti cukup," katanya.

Tumpak berujar, dalam penghentian penyelidikan itu, pihaknya mengklaim sudah berkoordinasi dengan deputi penindakan dan direktur penyelidikan. Sehingga hal itu menurut Tumpak, bukan atas keputusan pimpinan KPK sendiri.

"Itu memang kebijakan pimpinan beserta aparatur yang ada di bawahnya, direktur penyelidikan, deputi pendikan. Jadi bukan sendiri KPK memutuskan itu," ungkapnya.

Tumpak mengatakan, Dewan Pengawas KPK tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung. Namun Tumpak mengatakan, KPK akan melanjutkan kasus-kasus tersebut apabila adanya bukti baru.

"Jadi kami tidak dalam posisi dukung atau tidak mendukung," imbuhnya.

Sementara terpisah, Komisioner Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menolak untuk memberikan komentarnya terkait langkah pimpinan KPK menghentikan 36 penyelidikan kasus tersebut.

"Dari saya enggak ada tanggapan," singkat Albertina Ho.

Diketahui, pimpinan KPK telah menghentikan penyelidikan terhadap 36 kasus korupsi. Penghentian kasus dalam tahap penyelidikan ini kurang dari tiga bulan Firli Bahuri Cs menjabat terhitung sejak 20 Desember 2019 hingga 20 Februari 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, sejak 2008 sampai dengan 2019 KPK memiliki tunggakan kasus sebanyak 366 kasus pada tahap penyelidikan. Penghentian 36 kasus dalam tahap penyelidikan itu, dilakukan setelah Firli Cs menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPPP).

Kendati demikian, terdapat 21 perkara dalam periode kepemimpinan Firli Cs yang naik pada tahap penyidikan. Bahkan terdapat 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan 17 orang tersangka telah ditahan KPK.

Ali beralasan, penerbitan SPPP itu diterbitkan pimpinan KPK karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan. Sehingga KPK memutuskan untuk menghentikan 36 kasus tersebut.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

Edwar Yaman

Share
Published by
Edwar Yaman

Recent Posts

Tiga Bulan Belajar di Dunia Media, Mahasiswa Unri Rampungkan Program Magang Berdampak di Riau Pos

Mahasiswa Unri sukses menyelesaikan program Magang Berdampak selama tiga bulan di Riau Pos dengan bekal…

1 hari ago

Tangis dan Bangga Warnai Pelepasan 250 Siswa SMPN 25 Pekanbaru

Pelepasan 250 pelajar kelas IX SMPN 25 Pekanbaru berlangsung khidmat, meriah, dan penuh suasana haru.

1 hari ago

Sewa Lima Hari, Mobil Malah Digelapkan, Pasutri Berakhir Ditangkap

Pasutri di Tapung ditangkap polisi setelah diduga menggelapkan mobil rental yang tak dikembalikan kepada pemiliknya.

1 hari ago

Pantai Solop Diawasi Ketat Saat Iduladha, Maksiat dan Narkoba Jadi Perhatian

Pengawasan di Pantai Solop diperketat selama libur Iduladha untuk mencegah maksiat, miras, narkoba dan perilaku…

1 hari ago

Korupsi Bibit Kopi Liberika di Meranti, Kerugian Negara Rp663 Juta Berhasil Dipulihkan

Kejari Kepulauan Meranti berhasil memulihkan kerugian negara Rp663 juta dari kasus korupsi pengadaan bibit kopi…

1 hari ago

Kursi Kadis PUPR Riau Berganti, SF Hariyanto Tunjuk Zulfahmi Jadi Plt

SF Hariyanto menunjuk Zulfahmi sebagai Plt Kadis PUPR-PKPP Riau untuk penyegaran dan percepatan pembangunan infrastruktur.

1 hari ago