JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pascalibur panjang dan adanya mobilitas orang, dipastikan akan terjadi kenaikan kasus Covid-19. Seperti yang sebelumnya terjadi, kenaikan bisa mencapai minimal 30 persen. Untuk itu ada yang perlu dipersiapkan.
Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane memperkirakan, peningkatan kasus positif Covid-19 pascamudik bakal terlihat setelah dua minggu ke depan. Artinya, baru mulai naik pada minggu terakhir Mei 2021.
Besaran kenaikannya pun bervariasi tiap provinsi. "Antara 30-80 persen," ujarnya saat dihubungi, kemarin (17/5).
Kendati demikian, menurutnya, kenaikan tidak akan separah India. Adanya mutasi virus SARS CoV-2 yang masuk di Indonesia pun tidak akan terlalu berpengaruh pada kecepatan penularan. Asal, isolasi dan karantina masyarakat yang terpapar betul-betul dijaga. "Saya kira jika pengendalian bagus, tidak terlalu berpengaruh di Jawa. Di Sumatera mungkin ada lonjakan," katanya.
Masdalina mengungkapkan, sejak awal kebijakan pelarangan mudik ini sudah diprediksi tidak akan efektif. Terlihat dari 2 juta orang yang lolos mudik meski sudah dijaga di mana-mana. Itu pun, hanya di masa pelarangan saja pada 6-17 Mei 2021. Sementara, dipastikan sebelum itu sudah banyak masyarakat yang sudah curi start mudik duluan. "Kita sering menghabiskan sumber daya dan membenturkan aparat dengan masyarakat tanpa tujuan dan indikator yang jelas," keluhnya.
Menurutnya, pemerintah bukan telat mengambil sikap untuk penanganan pandemi COvid-19 ini. Namun, tidak jelas bagaimana arah kebijakannya. Terlihat dari intervensi standar tracing dan isolasi/karantina yang malah tidak dilakukan maksimal.
Disinggung soal antisipasi yang dilakukan pemerintah terhadap kenaikan kasus ini, Masdalina menegaskan, bahwa itu saja tidak cukup. Sebab, harus dibarengi dengan partisipasi masyarakat. Terutama, masyarakat yang baru saja pulang dari mudik.
Masyarakat wajib melaksanakan 3M: menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara baik. Lalu, sementara waktu tidak berkerumun dan keluar rumah. "Yang habis mudik di rumah dulu sampai 14 hari," paparnya. Bila perlu bahkan melakukan tes Covid-19 secara mandiri setelahnya guna memastikan dirinya aman dari Covid-19.
Dalam kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa rumah sakit, sumber daya manusia (SDM), dan obat telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Budi merincikan bahwa ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi maupun ICU. Secara nasional, Indonesia memiliki 70.000 tempat tidur untuk isolasi. Yang terisi sekitar 20.000.
Sedangkan untuk tempat tidur yang disediakan secara nasional mencapai 7500 unit. Menurut data terakhir, yang terisi baru 2500 tempat tidur. Dengan masih adanya tempat tidur yang tersedia, dirasa bisa memenuhi kebutuhan jika ada lonjakan. "Semoga naiknya tidak tinggi," kata Budi.
Selanjutnya, budi meminta agar protokol kesehatan terutama memakai masker terus dilakukan. Ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi potensi penularan. "Pemda tolong minta tracing ditingkatkan. Yang positif di isolasi," katanya.
Budi meminta agar seluruh pihak serius dalam hal ini. Sebab tracing dan treatment ini menjadi langkah untuk mengantisipasi adanya mutasi baru yang menular ke banyak orang.
Budi menuturkan bahwa minggu lalu ada dua orang yang membawa virus Covid-19 variasi baru. Dua-duanya merupakan pekerja migran yang kini berada di Jawa Timur. Virus yang dibawa adalah mutasi dari Afrika Selatan dan London.
Testing dan tracing menjadi hal yang diperlukan. Menurut ketentuan, pada 1.000 orang di satu populasi, ada satu yang harus dites setiap harinya. "Sebagai masyarakat, prokes dijaga. Sebagai pemerintah daerah PPKM mikro dan testing dijalankan," katanya.
Selanjutnya, Budi memastikan bahwa vaksinasi akan berjalan normal setelah Maret dan April sempat mengurangi laju vaksin. Hal ini karena Indonesia mendapatkan stok vaksin pada bulan ini. "Kita utamakan lansia," katanya. Alasannya, lansia memiliki risiko fatal lebih besar jika sudah tertular.
Sementara itu, pemerintah menetapkan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap 8 yang berlangsung pada 17-31 Mei 2021. Perpanjangan tersebut dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.
Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, perpanjangan PPKM harus terus dilakukan. Dia menilai, PPKM cukup efektif untuk menekan angka penularan.
Secara nasional sendiri, lanjut dia, saat ini dari 34 provinsi, mayoritas atau 19 di antaranya mengalami penurunan rata-rata kasus harian. Sementara untuk cakupan wilayahnya, Safrizal menyebut belum ada perubahan dalam PPKM tahap 8. "Tidak ada perluasan atau penambahan provinsi. Tetap 30 provinsi," ujarnya kepada JPG, kemarin (17/5).
Sebab, empat provinsi tersisa, yakni Maluku, Maluku Utara, Gorontalo dan Sulawesi Barat belum memenuhi kriteria pelaksanaan PPKM. Namun dia menekankan, pemda di empat daerah tetap mengupayakan pengetatan protokol kesehatan. Disinggung soal banyaknya daerah yang gagal mengantisipasi lonjakan kerumunan selama libur lebaran, Safrizal menyebut sudah ada pengarahan. Presiden Joko Widodo, lanjut dia, telah meminta pemerintah daerah mengevaluasinya.
"Pemda diminta mengambil langkah-langkah antisipatif," tuturnya. Sementara soal potensi pemberian sanksi, dia menyebut belum ada rencana tersebut. Dia menyebut, dampak keramaian libur lebaran baru bisa diketahui dalam satu sampai dua pekan mendatang.
Terpisah, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut, dalam perpanjangan PPKM yang ke-delapan itu, akan dilakukan untuk 30 provinsi. Artinya, hanya ada 4 provinsi yang lolos dari PPKM Mikro. "Ada empat provinsi yang masih sangat rendah itu, yaitu Maluku, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Gorontalo,"ujarnya, kemarin (17/5). (lyn/mia/far/dee/jpg)