Pencegahan Kanker Serviks Dikhawatirkan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Program percontohan vaksinasi Human Papilloma Virus (HPV) berada di ujung tanduk. Hingga pertengahan Desember, belum ada kejelasan soal vaksinasi lanjutan. Padahal, vaksinasi untuk mencegah kanker serviks ini harus diulang.

Pendiri Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks (KICKS) Prof Andrijono, Sp.OG, mengatakan, seharusnya vaksinasi lanjutan untuk anak sekolah dilakukan pada November 2019. Sayangnya, hingga saat ini belum juga ada tanda akan dilaksanakan lagi.

”Akibatnya, ada sekitar 120.000 anak perempuan terancam tidak mendapat vaksinasi HPV lanjutan,” ujar Andrijono dalam keterangannya, Senin (16/12).

Jika merujuk pada panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vaksinasi HPV untuk anak perempuan usia 9 – 13 tahun diberikan dua dosis. Dengan jarak antara pemberian vaksin, yakni 6-12 bulan sejak vaksinasi pertama. ”Maksimal diberikan satu tahun setelah dosis pertama,” tegasnya.

Ketua Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) itu belum dapat memastikan dengan pasti dampak jika vaksinasi lanjutan diberikan setelah lewat satu tahun dari dosis pertama. Pihaknya masih akan melakukan kajian ilmiah terkait risiko tersebut.

Kendati begitu, Ketua Umum CISC (Cancer Information and Support Group) Aryanthi Baramuli tetap saja khawatir keterlambatan tersebut berpengaruh pada proteksi vaksin pada anak. Jika demikian, maka vaksinasi seolah tak ada manfaatnya.

”Saya khawatir bila anak kelas 5 SD yang tahun lalu sudah dapat suntikan dosis pertama tapi hingga saat ini belum mendapat dosis kedua, proteksi vaksinnya jadi kurang efektif nantinya,” ungkapnya.

Sebetulnya, kata Aryanthi, program percontohan vaksinasi HPV selalu berjalan lancar sejak 2016. Cakupannya pun cukup besar, lebih dari 90 persen. ”Baru kali ini terlambat,” katanya.

Dia menduga keterlambatan itu disebabkan oleh ketersediaan vaksin HPV. Menurut Aryanthi, hingga saat ini vaksin untuk program percontohan masih belum tersedia. Padahal dasar hukum pengadaan vaksin HPV sudah ada, yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 11/2018. ”Pemerintah harusnya lebih mementingkan masa depan putri bangsa dengan segera menyediakan vaksin HPV, supaya program ini bisa segera dilanjutkan,” tutur Aryanthi.

Bila program vaksinasi HPV mandek, lanjut Aryanthi, tentu tujuan untuk proteksi terhadap kanker serviks bisa tidak tercapai. Di samping itu, anggaran negara yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia. ”Bila akhirnya program vaksinasi HPV tidak dilanjutkan, angka kanker serviks di Tanah Air tidak akan turun. Pembiayaan JKN juga akan terus membengkak untuk mengobati kanker serviks ini,” jelasnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Subdirektorat Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Ratna Budi Hapsari membenarkan keterlambatan vaksinasi lanjutan itu. Menurut dia, hal itu disebabkan oleh ketersediaan vaksin. Bukan karena langka, tapi proses pengadaan vaksin HPV itu sendiri. ”Pengadaannya sendiri ada di Farmakes. Gak pas kalau saya yang jawab karena kurang tahu persisnya,” ujarnya.

Disinggung efektivitas vaksin jika tak sesuai jarak waktu pemberiannya, Ratna mengatakan, pihaknya akan meminta pertimbangan para ahli terlebih dahulu. Karena, segala kemungkinan bisa terjadi. Dia mencontohkan soal masa perlindungan vaksin yellow fever yang diketahui dapat melindungi selama 10 tahun per sekali suntik. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, vaksin yang sama ternyata diketahui dapat memberi perlindungan seumur hidup untuk satu kali suntik.

”Pengetahuan itu kan terus berkembang ya. Nanti kita dengar kata para ahli. Kalau cuma dengar apa kita yang awam jadinya mentok,” paparnya.

Berdasarkan data Globocan 2018, sebanyak 2 perempuan meninggal setiap 1 jam karena kanker serviks di Indonesia. Mirisnya, kanker ini sejatinya bisa dicegah melalui vaksinasi. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menginisiasai gerakan Vaksinasi HPV percontohan untuk anak usia dini. vaksinasi dini ditengarai dapat memberi proteksi yang lebih baik karena antibodi yang terbentuk lebih optimal dibandingkan bila vaksin diberikan pada usia yang lebih dewasa.

Sebagai informasi program vaksinasi HPV dimulai dengan program percontohan di Jakarta pada 2016. Selanjutnya, program serupa mulai dilakukan di beberapa daerah lain, dan pada 2018 telah dilakukan pula di Jogjakarta (Kabupaten Bantul dan Kulon Progo), Surabaya, Makassar, dan Manado.

 

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman