JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko buka-bukaan mengenai potensi lembaga yang akan dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, salah satu lembaga yang juga kerap ke Riau mengurusi persoalan lahan gambut, Badan Restorasi Gambut (BRG), turut disebut sebagai salah satu yang juga akan dibubarkan.
Moeldoko mengungkapkan, salah satu lembaga yang dibubarkan adalah Komisi Nasional Lanjut Usia. Komisi ini dibentuk 2004 silam dan dianggap tumpang tindih dengan Kementeriaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
“Komisi Lanjut Usia ini nggak pernah kedengaran. Apakah itu tidak dalam tupoksi KPPPA. Kalau masih ada dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan (untuk dibubarkan-Red),” ujar Moeldoko kepada wartawan, Selasa (14/7/2020)
Selain itu ada Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK). Sehingga badan tersebut dianggap berpotensi untuk dibubarkan oleh Presiden Jokowi.
“Kemudian ada Badan Akreditasi Olahraga,” katanya.
Mantan Panglima TNI ini menambahkan ada juga Badan Restorasi Gambut (BRG). Menurut Moeldoko badan ini sebenarnya sudah bagus. Namun masih dilihat lagi apakah perlu dibubarkan atau tidak.
“Badan Restorasi Gambut (BRG). Tapi nanti akan juga dilihat lagi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membubarkan 18 lembaga negara dalam waktu dekat.
Ia tak merinci lembaga negara yang dimaksud. Namun Jokowi menjelaskan, alasan pembubaran lembaga negara salah satunya untuk efisiensi anggaran.
Menurut Jokowi, anggaran yang selama ini digunakan untuk membiayai keberadaan lembaga negara itu. Maka bisa dialihkan ke kementerian yang lain.
“Semakin ramping organisasi, ya cost-nya kan semakin bisa dikembalikan. Anggaran, biaya. Kalau bisa kembalikan ke kementerian, dirjen, direktorat, direktur. Kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” katanya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Eka G Putra
Bapanas menemukan Minyakita dijual hingga Rp20 ribu per liter di Pekanbaru, jauh di atas HET…
DPRD Pekanbaru menilai persoalan drainase menjadi penyebab utama banjir, sementara pemko mengklaim normalisasi terus berjalan.
Prof Firdaus resmi mendaftar calon Rektor Unri 2026–2030 dengan dukungan tokoh adat, ulama dan masyarakat…
Sebanyak 882 siswa SD di Rohil mengikuti TKA susulan akibat gangguan internet, listrik padam, hingga…
Sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Bengkalis dibanderol Rp96 juta, sementara pengawasan hewan kurban di…
Polres Kuansing kembali menertibkan aktivitas PETI dengan memusnahkan 10 rakit penambang emas ilegal di Kuantan…