(RIAUPOS.CO) — Bupati Rokan HIlir (Rohil) H Suyatno AMp berharap agar kecamatan hasil pemekaran maupun desa/kepenghuluan dan kelurahan dapat segera memiliki kode wilayah. Sejumlah kecamatan dan kepenghuluan serta kelurahan masih belum memiliki kode wilayah sehingga berimbas pada kurang maksimalnya untuk pembangunan yang dilaksanakan. Salah satu dampaknya adalah kepenghuluan menjadi tak bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Kami harapkan dukungan dan doa dari masyarakat Rohil agar terkait dengan kode wilayah itu dapat segera terlaksana,†kata Bupati H Suyatno AMp saat menghadiri halalbihalal Ikatan Keluarga Rohil (IK Rohil) – Dumai di Dumai, Sabtu (12/7).
Sebagai tindak lanjut atas hal itu bupati akan bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan Dirjen Kementerian Dalam Negeri agar perjuangan untuk menyelesaikan persoalan terkait kecamatan dan desa yang belum punya kode wilayah dapat tuntas.
“Kalau tak ada perubahan besok saya berangkat ke Jakarta memenuhi undangan dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan persoalan tiga kecamatan dan 14 Desa yang belum mempunyai kode wilayah tersebut,†katanya.
Keberadaan kode wilayah tambahnya sangat penting, agar program untuk pembangunan desa ini dapat di salurkan seperti desa lainnya yang sudah mempunyai kode wilayah, sehingga pembangunan desa ini dapat dirasakan masyarakat secara maksimal.
Tiga kecamatan tersebut yakni Bagan Sinembah Raya, Balai Jaya dan Kecamatan Tanjung Medan serta 14 desa yang tersebar terutama di wilayah kecamatan pemekaran tersebut.
“Sekali lagi mohon didoakan agar lancar sehingga hasil pertemuan dengan Dirjen hasil yang mana untuk kode wilayah tiga kecamatan dan 14 desa keluar, sehingga tiga kecamatan dan 14 desa ini segera mendapat program yang bisa dilaksanakan terutama yang bersumber dari pusat,†katanya.
Sejauh ini terang bupati, walaupun belum punya kode wilayah tapi proses atau kegiatan pemerintahan yang ada jalan terus, begitu juga sarana prasarana yang diperlukan sudah dilengkapi.(adv)