Pemerintah Diminta Kaji Ulang Program Food Estate di Kalteng

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Program Ketahanan Pangan Nasional yang "diserahkan" kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mendapat kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan. Dia meminta pemerintah melakukan kalkulasi ulang soal itu.

Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk membuat kalkulasi dan pertimbangan matang terkait rencana pelaksanaan Program Food Estate di Kalimantan Tengah. Pasalnya, proyek ketahanan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah beberapa kali melaksanakan program itu tetapi hasilnya nihil.

Apalagi, kata politikus Demokrat itu, pemerintah telah memastikan bahwa Program Food Estate akan dilaksanakan di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG), Kalimantan Tengah. Lahan ini pernah dikembangkan di masa pemerintahan Soeharto akan tetapi gagal. Menurutnya, eks PLG ini hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan kerugian negara.

“Dulunya, di eks PLG Kalimantan Tengah tersebut dilakukan pembukaan lahan sebanyak satu juta hektare. Lahan ini dibuka dengan mengubah lahan gambut dan rawa menjadi sawah yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Pemerintah harus belajar dari kejadian masa lalu agar tidak terulang kembali,” ungkap Syarief.

“Pemerintah harus melakukan kajian mendalam dan berkoordinasi dengan pakar dan akademisi di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada Food Estate dan percetakan 1,2 juta ha sawah di Merauke,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan ini juga mempertanyakan langkah Pemerintah menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai leading sector Program Food Estate tersebut bukan tupoksi-nya Kementerian Pertahanan.

“Kementerian Pertahanan memiliki tugas berat untuk memperkuat pertahanan negara. Apalagi, akhir-akhir ini, perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina makin memanas di Laut Cina Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara,” tuturnya

Syarief juga berpandangan, Kementerian Pertahanan seharusnya fokus juga dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Menurutnya, Kementerian Pertanianlah yang seharusnya menjadi leading sector. Sebab, Kementan adalah lembaga yang paling dekat dengan program ketahanan pangan.

“Bekerja sama dan koordinasi memang sah-sah saja, akan tetapi pemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya. Namun bila pemerintah tetap menetapkan Kemenhan sebagai leading sector-nya, maka kebijakan ini juga berpotensi melanggar UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,” tutup Syarief Hasan.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Hary B Koriun