KUALA LUMPUR (RIAUPOS.CO) – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin kehilangan dukungan mayoritas di parlemen setelah menerapkan keadaan darurat untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Muhyiddin mengajukan permohonan keadaan darurat ke Raja Malaysia Sultan Abdullah dan disetujui pada Selasa (12/1/2021).
Anggota parlemen dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Nazri Aziz menolak penerapan keadaan darurat. Dia menarik dukungan dari koalisi pendukung pemerintah, Perikatan Nasional (PN), beberapa jam setelah pengumuman tersebut.
Menurut Nazri, penerapan keadaan darurat sama saja mengakui kekalahan.
"Bagi saya, ketika dia (Muhyiddin, red) mengajukan permohonan keadaan darurat, berarti dia mengaku kalah dan tidak akan lagi mendapatkan dukungan mayoritas," kata Nazri, dikutip dari The Star, Rabu (13/1/2021).
Keputusan Nazri menarik diri dari PN menyebabkan Muhyiddin kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Pada Sabtu lalu, seorang politikus UMNO lainnya juga menarik dukungan. Muhyiddin kini hanya mendapat dukungan dari 109 anggota parlemen dari total 220 kursi.
Sementara itu banyak politis di pemerintahan Muhyiddin belum bereaksi soal penerapan keadaan darurat. Namun Presiden Partai Islam SeMalaysia (PAS), yang juga bagian dari koalisi Perikatan Nasional, Abdul Hadi Awang, mendukung kebijakan tersebut.
Abdul Hadi menilai langkah itu dibenarkan kaena kesejahteraan masyarakat harus diprioritaskan.
“Fokus kami sekarang adalah mengatasi pandemi Covid-19 dan membantu mereka yang terdampak,” katanya, di Facebook.
Malaysia mencatat rekor penambahan harian kasus infeksi Covid-19 pada Selasa yakni 3.309 orang. Sedangkan rata-rata penambahan harian dalam sepekan terakhir sekitar 2.000 penderita.
Sumber: The Star/News/Bernama
Editor: Hary B Koriun