Menko Polhukam) Mahfud MD dianggap Pakar hukum tata negara Bivitri Savitri memahami bahwa Perppu KPK tidak ada sangkut-pautnya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) meski proses persidangan judicial review (JR) masih terus berlanjut. (Raka Denny/JawaPos)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sejumlah tokoh nasional telah bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mereka membahas polemik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir UU Nomor 19/2019 tentang KPK.
Pakar hukum tata negara Bivitri Savitri menilai, Perppu KPK tidak ada sangkut-pautnya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) meski proses persidangan judicial review (JR) masih terus berlanjut.
"Perppu dan Keputusan MK itu enggak ada hubungannya. Saya rasa Pak Menko juga paham. Kami tak perlu mengajari Pak Mahfud lagi, karena dulu kan mantan Ketua MK," kata Bivitri dikonfirmasi, Selasa (12/11).
Bivitri menuturkan, Mahfud MD tidak bisa jalan sendiri terkait penerbitan Perppu KPK. Karena kunci penerbitan Perppu ada di tangan Presiden.
"Jadi titik tengah untuk Pak Menteri dalam posisi itu ya. Karena Pak Presiden juga tidak di sini. Beliau (Mahfud) tidak bisa jalan sendiri. Harus apa kata Presiden," ucap Bivitri.
Kendati demikian, Bivitri menegaskan, posisinya tidak akan berubah. Dirinya bersama para tokoh akan terus mendorong Presiden mengeluarkan Perppu KPK.
"Kami tegaskan. Kami mendorong tetap ada Perppu bagaimanapun caranya," pungkas Bivitri.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
Kemenag, Baznas, dan BPJS Ketenagakerjaan beri perlindungan JKK dan JKM bagi dai 3T di Riau…
Pemko Pekanbaru targetkan 5.000 warga ikuti Petang Belimau, lepas 10.000 bibit patin di Sungai Siak…
Pemuda Padel resmi hadir di Pekanbaru dengan lima lapangan standar internasional dan program latihan bersama…
JNE rayakan Imlek 2577 dengan barongsai, bagi angpau, dan promo ongkir hingga 77 persen, termasuk…
Honda Bikers Fun Motour Camp 2026 di Kampar diikuti 100 bikers Hobiku, padukan touring, camping,…
BPJS Kesehatan keluarkan Rp50,2 triliun untuk 59,9 juta kasus penyakit kronis sepanjang 2025, jantung tertinggi.