PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Komisi II DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Bapenda Pekanbaru, Senin (2/11/2020) di ruang Banmus. Hearing ini membahas APBD Murni 2021.
Dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi II H Fathullah, didampingi Wakil Ketua Arwinda, serta anggota Komisi II lainnya Munawar Syahputra, Eri Sumarni, David Silaban, Sabarudi berlangsung sukses. Sementara dari Bapenda, langsung dihadiri Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin, beserta stafnya.
Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fathullah mengatakan, bahwa dalam pembahasan tersebut fokus membahas anggaran Bapenda untuk 2021. "Jadi, untuk 2021 Bapenda mengusulkan anggaran operasionalnya sekitar Rp81,7 miliar. Tentu nilai ini kita analisa lagi," kata Fathullah usai hearing.
Nilai anggaran 2021 ini disebutkannya, hanya naik sekitar Rp100 jutaan, dari 2020. Meski begitu, Komisi II akan mempelajari semua item anggaran yang mereka ajukan.
Terutama dalam peningkatan kinerja, dalam meraih PAD. "Kita minta Bapenda benar-benar kejar PAD sebanyak-banyaknya, karena untuk pembangunan Kota Pekanbaru," pinta Fathullah.
Anggota Komisi II lainnya Munawar juga mempertanyakan bagaimana trik dan strategi Bapenda dalam meraih PAD di masa pandemi ini. Karena masih banyak potensi pajak yang bisa diraih, meski saat ini Kota Pekanbaru dalam masa PHB (pola hidup baru).
"Kami minta dimaksimalkan. Yang pasti, untuk anggaran yang diusulkan ini akan kami pelajari lagi. Dan kami berharap, ada pertemuan lagi setelah ini," ujar politikus Nasdem tersebut.
Sementara itu, Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin menegaskan, bahwa anggaran yang diusulkan pihaknya Rp81,7 miliar ini, sudah termasuk belanja untuk semua bidang. Bahkan termasuk untuk pembayaran gaji tenaga honor.
"Kalau untuk peningkatan PAD, tentu kami maksimalkan. Yang pasti untuk APBD, bersumber dari APBD dari PAD, dana transfer DAU, DAK, DBH dan DID. Bapenda hanya fokus untuk pajak daerah saja," terangnya.
Seperti diketahui, Bapenda Kota Pekanbaru ditargetkan untuk meraih PAD 2020 ini sekitar Rp830 miliar. Namun yang terealisasi hingga akhir Oktober kemarin, baru sekitar Rp500-an miliar.
Dari raihan yang didapatkan sekarang, besar kemungkinan tidak bisa tercapai target Rp830 miliar tersebut. Penyebabnya, salah satunya pandemi Covid-19.(*)