Rasionalisasi Anggaran ATK dan Perjalanan Dinas

(RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini kembali melakukan rasionalisasi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat.  Rasionalisasi anggaran difokuskan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh masyarakat, seperti alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan kantor, termasuk perjalanan dinas yang mendapat kritikan Forum Transparansi untuk Anggaran (Fitra) Riau kerena dinilai boros.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy mengatakan, penghematan anggaran ini juga dikarenakan saat ini dalam kondisi pandemi Covid-19. ’’Penghematan anggaran tetap dilakukan tahun ini melalui mekanisme rasionalisasi di seluruh OPD," katanya.

Hanya saja Masrul mengaku tidak ingat besaran dan persentase anggaran yang dirasionalisasi di masing-masing OPD lingkungan Pemprov Riau.

"Tapi datanya sama pak Indra (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Riau), tak ingat saya," ujarnya.

Dijelaskan Masrul Kasmy, anggaran yang dirasionalisasi merupakan belanja rutin seperti anggaran ATK, perjalanan dinas dan belanja lainnya.

’’Itu yang kami kurangi, yang dilakukan rasionalisasi ATK, perjalanan dinas dan lainnya yang kami nilai terlalu boros. Karena dalam kondisi saat ini kami perlu melakukan penghematan," ujarnya.

Lebih lanjut Masrul menyampaikan, anggaran yang dilakukan rasionalisasi tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan vaksinasi Covid-19. "Termasuk untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 sesuai instruksi pemerintah pusat," katanya.

Untuk diketahui, tahun 2021 dapat disebut tahun yang buruk bagi daerah-daerah penghasil sumber daya minyak dan gas (Migas) termasuk di Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang transfer keuangan pemerintah daerah dan dana desa untuk tahun 2021, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk 12 kabupaten/kota di Riau hanya ditargetkan Rp1,7 triliun lebih.

Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi mengatakan, target penerimaan transfer DBH Migas ke Riau itu merupakan target terendah sepanjang 10 tahun terakhir. DBH Migas yang ditargetkan diterima tahun 2021 ini hanya 35 persen nya dari target yang ditetapkan tahun 2020 dan hanya 32 persen nya dari realisasi tahun 2019.

"Artinya, potensi DBH Migas yang diterima oleh pemerintah se Riau tahun 2021 ini jauh bekurang dari tahun sebelumnya, yang belum diketahui jelas apa yang menjadi penyebabnya. Karena itu Pempov harus berhemat,’’ katanya.(lim)

 

Laporan Soleh Saputra, Pekanbaru