Parisman
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Ketua Panitia Khusus (Pansus) tata tertib (tatib) DPRD Riau Parisman Ikhwan membantah adanya perpecahan di DPRD Riau. Itu setelah mencuatnya polemik pergantian mitra kerja komisi yang dituangkan ke dalam rapat Pansus beberapa waktu lalu. Menurut dia, pembahasan di tingkat Pansus berjalan dengan baik. Bahkan tingkat kehadiran anggota mencapai 90 persen lebih.
"Tidak ada perpecahan. Makanya saya kaget juga. Kalau dibilang perpecahan, kemarin semua setuju kok," sebut Parisman dalam konferensi pers, Selasa (29/10).
Diakui dia, saat pemindahan mitra kerja komisi memang ada beberapa anggota yang keberatan. Namun keberatan itu menurut dia lebih kepada silang pendapat. Yang masih wajar terjadi pada sebuah negara demokrasi.
"Semua berjalan dengan sangat demokratis dan dinamis untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan, semua kami lakukan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan tertinggi untuk masyarakat," imbuhnya.
Ia juga membantah pergantian mitra kerja yang dilakukan tatib melanggar aturan. Karena di dalam PP No.12/2018 tidak kalimat baku yang mengatur mitra kerja komisi di DPRD. Bahkan ia menjamin pergantian mitra kerja juga dilakukan beberapa DPRD tingkat provinsi di Indonesia. Termasuk DPR RI. Hal itu diketahui dia setelah sebelumnya melakukan studi banding ke Surabaya.
Saat ditanya perihal Fraksi Demokrat yang memilih walkout atau keluar dari rapat, Parisman mengaku hal itu biasa terjadi. Namun tidak mengganggu kepada hasil rapat yang telah disepakati. Karena sejak awal utusan dari Fraksi Demokrat, Kelmi Amri telah setuju dan ikut menandatangani kesepakatan rapat. Begitu juga dengan penolakan yang disampaikan Sekretaris Fraksi PAN, Ade Hartati.
"Tidak lah. Kan semua kuorum. Lebih dari 50 persen tambah 1 orang yang hadir. Bahkan Ibuk Mira Roza di Komisi V sepakat kok. Jadi menurut kami tidak ada perpecahan. Ini yang mau saya luruskan," ujarnya.
Terakhir, politisi Golkar itu menambahkan kerja Pansus Tatib DPRD Riau masih belum final. Nantinya akan ada serangkaian agenda sehingga Pansus dinyatakan berakhir. Beberapa di antaranya adalah pembahasan bersama fraksi dan pimpinan DPRD Riau. Setelah semua selesai dan disepakati, barulah tatib DPRD Riau resmi di ketok palu.(nda)
Sebanyak 1.608 PPPK Paruh Waktu di Rohul belum menerima gaji Januari 2026 karena masih dalam…
DPRD Kepulauan Meranti menegaskan penolakan rencana kenaikan tarif ferry yang dinilai sepihak dan belum melalui…
Pemko Pekanbaru mendorong penerapan sistem ducting atau jaringan bawah tanah setelah insiden tumbangnya tiang fiber…
MPP Inhil menambah layanan haji dan umrah. Masyarakat kini bisa mengurus keperluan ibadah secara mudah…
Polisi mengamankan 29 sepeda motor saat patroli balap liar di Simpang Garoga, Duri, guna menjaga…
Unri bersama Tanoto Foundation membangun sistem digital soft skills mahasiswa terintegrasi, terukur, dan menjadi bagian…