Minta Pejabat Respons Keluhan Warga

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Banyak program prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang harus segera dituntaskan. Namun, Risnandar Mahiwa SSTP MSi mengaku tidak ada program 100 hari usai ia dilantik sebagai Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Pekanbaru, 22 Mei lalu.

Ia menyebut, banyak hal-hal prioritas yang dikeluhkan masyarakat Pekanbaru saat ini. Mulai dari permasalahan sampah, banjir serta permasalahan parkir dan lainnya. Semua itu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera ia tuntaskan.

Disamping itu, dirinya fokus melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh Pj Wali Kota Pekanbaru sebelumnya. Sekaligus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi catatan oleh Pj Gubernur Riau saat pelantikan 22 Mei 2024.

”Jadi kita nggak ada program 100 hari, semua program berjalan,” ujar Risnandar, Selasa (28/5).

Tidak adanya program 100 hari itu, lanjut Risnandar, juga berkaitan dengan APBD Kota Pekanbaru yang sudah disepakati dan sudah berjalan saat ini.

”APBD juga sudah disepakati, sudah jalan hari ini. Makanya saya rapatkan dengan kepala OPD untuk melihat kondisi sebenarnya,” tambahnya.

Menurutnya, yang terutama saat ini prioritas terkait keluhan masyarakat Kota Bertuah ini. Karena itu dirinya berupaya untuk mencarikan solusinya untuk penyelesaian program yang sudah berjalan.

”Prioritas yang disampaikan masyarakat itu kita harus respon. Ada masalah sampah, banjir, parkiran, bagaimana untuk meminimalisirnya, mencari jalan yang terbaik,” pungkasnya.

Masyarakat Pekanbaru diminta untuk mendukung pemko agar program prioritas dapat berjalan dengan baik. OPD Pemko juga diminta untuk bertugas sesuai tufoksinya dan mengutamakan pelayanan publik.

Lanjutkan Evaluasi Pejabat

Risnandar juga mengatakan akan melanjutkan rencana evaluasi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Ada puluhan pejabat Pemko Pekanbaru yang akan dievaluasi.

Seperti Kepala Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Staf Ahli Ekonomi, BPBD. Selanjutnya, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DPM-PTSP, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM.

Kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Inspektur, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

Saat ini Pemko Pekanbaru masih menunggu koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

”Untuk evaluasi kami masih menunggu hasil koordinasi tim BKPSDM dengan Kementerian Dalam Negeri dan BKN,” ujar Direktur Organisasi Kemasyarakan Ditjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendragri ini, Selasa (28/5).

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengecekan terhadap mekanisme yang telah dilalui Pemko Pekanbaru. ”Tapi tim kita lagi mengecek terkait dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.(yls)

Laporan JOKO SUSILO, Kota