Pekanbaru Terbaik Pencegahan Pungli

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah terbaik di Provinsi Riau yang melakukan pencegahan pungutan liar (pungli).

Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pempro) Riau Drs Evandes Fajri usai melaksanakan kegiatan Anev Saber Pungli Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019 bertema "Meningkatkan Sinergitas Dalam Pemberantasan Pungli Menuju Riau Bebas Pungli" yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Premiere Pekanbaru, Senin (23/12).

Turut hadir Kepala Asistenan Pemeriksa Laporan Ombusdman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama, Inspektur Pengawas (Irwas) Polda Riau Kombes Pol Muttaqien SIK SH MAP, dan Aswas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Bendry Almy.

Dijelaskan Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pempro) Riau Drs Evandes Fajri,

Terdapat beberapa kota di Provinsi Riau yang saat ini telah mendapatkan prediket terbaik pencegahan pungli dalam pemberitahuan hasil kinerja dari seluruh OPP yang ada di Provinsi Riau dalam tahun 2019 di antaranya Kota Pekanbaru, dan untuk penindakan saber pungli diraih oleh Kabupaten Bengkalis, serta Intelijen di Kabupaten Rokan Hilir.

"Jadi kami beri berupa penghargaan. Di sini kami memfasilitasi OPP karena anggarannya itu di Inspektorat," ucapnya.

Selain itu kata Evandes, pihaknya juga mengalami kendala dalam Saber Pungli yang terletak pada anggaran yang sangat minim di dapatkan oleh Saber Pungli.

"Kendala secara masalah klasik yaitu anggaran, tapi tahun 2020 akan kita tingkatkan di ABPD Perubahan diatas Rp400 juta anggaran saat ini dibandingkan dibandingkan daerah-daerah Provinsi lain masih beda jauh kita," kata dia.

Lanjutnya, untuk anggaran sebesar Rp400 juta tersebut hanya cukup untuk bidang pencegahan seperti, sosialisasi, penyuluhan, evaluasi, dan koordinasi dengan Pemerintah pusat. 

"Jadi ada usulan dari Kejati bahwasanya tidak hanya cukup di bidang preventif atau pencegahan, akan tetapi akan sampai akhir dari penyidikan hingga eksekusi. Kalau di bandingkan daerah lain anggaran kita sangat minim sekali, kalau di Jawa Barat sampai Rp2 miliar itu. Di Kepulauan Riau dan Aceh itu ada Rp3 miliar," katanya.(yls)

Laporan PRAPTI DWI LESTARI, Kota