ada-spanduk-prank-untuk-dprd-gubri-dan-wako-di-pagar-kantor-gubernur
PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Pejuang Rakyat (APR), membentangkan spanduk di depan Kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman Pekanbaru, Senin (23/8/2021). Menariknya, pada spanduk prank tersebut, bertuliskan "Terimakasih DPRD, Walikota dan Gubernur Riau atas suksesnya penanganan Covid-19. Tapi Boong".
Koordinator APR, Boy Novianto mengatakan, aksi pembentangan spanduk tersebut atas dasar kecewa dan keresahannya masyarakat dikarenakan Kota Pekanbaru terus menerus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
"Kami bergerak karena masyarakat sudah resah. Ini bukan pertama kali PPKM Level 4 diperpanjang untuk Kota Pekanbaru," kata Boy.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk transparan terkait penanganan Covid-19. Termasuk kebijakan penerapan PPKM serta penyekatan jalan yang dianggap tidak efektif.
"PPKM di Pekanbaru tidak efektif, dan malah mempersulit masyarakat. Kasus Covid-19 di Pekanbaru juga tidak menurun, namun malah bisa dibilang mengalami kenaikan," ujarnya.
Mereka juga berencana untuk melakukan aksi dengan membentang spanduk serupa di Kantor Walikota Pekanbaru dan Kantor DPRD Provinsi maupun Kota perihal kebijakan PPKM yang dianggap merugikan masyarakat. Setelah melakukan aksinya, mereka kemudian mengikat spanduk tersebut dipagar kantor gubernur Riau.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
Polisi mengungkap dugaan curanmor di Mandau, Bengkalis. Tiga terduga pelaku diamankan dan satu unit Honda…
Pemko Pekanbaru dan warga menggelar Salat Istisqa di 15 kecamatan saat udara memburuk. Hujan rintik…
Kabut asap kian tebal dan kualitas udara memburuk. Pemkab Kuansing meliburkan seluruh sekolah mulai Kamis…
Kualitas udara Pekanbaru memburuk, siswa PAUD hingga SMP belajar daring dari rumah. MBG tetap disalurkan…
Pacu jalur hari keempat di Tepian Narosa berlangsung sengit. Sebanyak 13 jalur berhasil melaju ke…
Tiga desa di Kepulauan Meranti masih kekurangan calon kepala desa untuk Pilkades 2026. Pendaftaran diperpanjang…