pemprov-ubah-pola-penyaluran-beasiswa
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, akan mengubah pola penyaluran beasiswa kepada para mahasiswa di Riau. Di mana, selama ini beasiswa diberikan melalui anggaran dana hibah bantuan sosial (Bansos) di Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau.
Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau, Masrul Kasmy mengatakan, ke depannya beasiswa diberikan melalui bantuan pendidikan yang langsung dianggarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini agar penggunaan dana juga lebih terjamin.
"Kami bersama pihak perguruan tinggi di Riau sedang mendorong agar tahun depan sudah bisa menggunakan bantuan pendidikan yang sifatnya penganggaran langsung dari OPD. Bisa di dinas pendidikan atau Biro Kesra," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut seluruh perguruan tinggi sepakat dan mendukung rencana Pemprov Riau yang akan menyalurkan bantuan pendidikan dari anggaran OPD. Tidak lagi menggunakan dana hibah Bansos.
"Perwakilan pihak perguruan tinggi di Riau sadar, kalau dana hibah Bansos itu risikonya besar, dari sisi penganggaran juga tidak ada kepastian, sebab dana hibah Bansos itu dianggarkan setelah semua urusan selesai," ujarnya.
Dijelaskan Masrul, dari sisi payung hukum, bantuan pendidikan yang dianggarkan di OPD juga jauh lebih kuat. Jika hibah Bansos bantuan pendidikan berdasarkan peraturan menteri sebagai dasar hukumnya. Sedangkan bantuan pendidikan yang dianggarkan melalui OPD dasar hukumnya adalah undang-undang tentang peraturan perguruan tinggi yang didalamnya ada pasal yang mengatur soal bantuan pendidikan untuk mahasiswa.
"Kalau bantuan pendidikan itu ada undang-undangnya diatur dalam peraturan perguruan tinggi ada pasal yang mengatur soal bantuan pendidikan untuk mahasiswa," jelasnya.
Jika bantuan pendidikan sudah dianggarkan melalui OPD terkait, maka para penerima beasiswa lebih terjamin. Sebab setiap tahun anggarannya sudah disiapkan di OPD tersebut.(ADV)
Dinas PMPD Kabupaten Rokan Hulu mengingatkan panitia Pilkades serentak di 54 desa untuk menjaga netralitas…
DLHK Kota Pekanbaru menurunkan tim ke sejumlah kecamatan guna menelusuri sumber bau menyengat menyerupai gas…
Polres Pelalawan menetapkan oknum guru berinisial HS sebagai DPO atas dugaan kejahatan seksual terhadap murid…
Prof Yesi Mutia Basri SE MSi Ak CA PhD resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang…
Satpol PP Kota Pekanbaru memanggil pengelola Kafe Laksamana Muda dan orang-orang dalam video viral yang…
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mencatatkan sejarah sebagai Gubernur pertama di Indonesia yang meraih pengakuan…