Anggaran Rp3,049 Triliun, Pemko Pekanbaru Prioritaskan Drainase dan Banjir

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – APBD Pekanbaru 2026 resmi disahkan DPRD Kota Pekanbaru dalam rapat paripurna yang digelar Sabtu (17/1) malam dengan total anggaran mencapai Rp3,049 triliun. Pada tahun anggaran ini, Pemerintah Kota Pekanbaru mulai memfokuskan kebijakan pembangunan pada upaya mitigasi banjir.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, mengatakan bahwa fokus anggaran tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemko Pekanbaru. Ia menyebutkan, pembangunan infrastruktur yang direncanakan akan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurut Isa, jika pada tahun sebelumnya pemerintah daerah lebih menitikberatkan pembangunan dan perbaikan jalan, maka pada APBD 2026 perhatian diarahkan pada perbaikan sistem drainase sebagai bagian dari langkah pencegahan banjir.

“Fokus anggaran kita memang pada infrastruktur pelayanan masyarakat, terutama perbaikan jalan dan drainase. Drainase ini merupakan bagian dari upaya kita mengatasi banjir,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan, pembangunan drainase menjadi perhatian khusus karena banjir masih kerap terjadi di sejumlah titik di Kota Pekanbaru. Melalui APBD 2026, DPRD bersama Pemko Pekanbaru berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan agar persoalan banjir dapat diminimalkan.

“Kita akan sama-sama mengawal prosesnya agar APBD yang sudah dirancang ini benar-benar sesuai harapan dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan bahwa penggunaan APBD 2026 masih menunggu proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Riau. Ia berharap evaluasi tersebut dapat berjalan lancar sehingga program pembangunan segera dapat direalisasikan.

“Kita masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah provinsi. Setelah itu barulah pembangunan di Kota Pekanbaru bisa kita jalankan,” kata Agung usai rapat paripurna.

Agung menjelaskan, postur APBD 2026 disusun dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, gambaran pelaksanaan secara menyeluruh baru dapat dilihat setelah evaluasi selesai dilakukan.

“Fokus kita pada perbaikan pelayanan publik, termasuk infrastruktur jalan, penanganan banjir, peningkatan ekonomi, sumber daya manusia, hingga seni dan kebudayaan Melayu di Kota Pekanbaru,” jelasnya.

Sesuai amanat undang-undang, sektor pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan porsi anggaran terbesar. Dinas Pendidikan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp804 miliar, sedangkan Dinas Kesehatan mendapat Rp322 miliar.

Selain itu, sesuai prioritas pembangunan kota, sektor infrastruktur juga memperoleh alokasi besar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengelola anggaran Rp233 miliar, sementara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapat Rp261 miliar dalam APBD Pekanbaru 2026.(end)