DPRD Pekanbaru Ingatkan Ancaman Banjir Akibat Drainase Tersumbat

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Hujan deras yang kian sering mengguyur Kota Pekanbaru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Ancaman genangan dan banjir dinilai masih mengintai akibat sistem drainase yang kurang baik dan belum berfungsi secara maksimal.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois, Selasa (16/12). Ia menilai, persoalan banjir yang terus berulang tidak semata-mata disebabkan faktor cuaca ekstrem, tetapi juga dipicu oleh kerusakan serta buruknya pengelolaan drainase.

Rois mengungkapkan masih banyak saluran drainase yang tersumbat, bahkan ditutup secara sengaja oleh pemilik bangunan. Kondisi ini menyebabkan air hujan tidak mengalir sebagaimana mestinya dan telah berlangsung cukup lama tanpa penanganan serius.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, drainase yang ditutup seharusnya dibuka kembali. Ia juga mendorong agar pelanggar dikenai sanksi guna menimbulkan efek jera.

Selain itu, Rois menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun sumur resapan di lingkungan tempat tinggal masing-masing sebagai salah satu upaya pencegahan banjir.

Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait, seperti BPBD, Dinas PUPR, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem. Menurutnya, penyampaian informasi kepada masyarakat serta kesiapan peralatan penanganan banjir harus menjadi perhatian utama.

Rois juga memahami keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk dalam penyediaan peralatan pengendalian banjir. Karena itu, ia mendorong adanya kerja sama dengan pemerintah pusat melalui Balai PUPR yang ada di Pekanbaru.

Terkait rendahnya kesadaran masyarakat, Rois menekankan pentingnya pendekatan persuasif melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penertiban.

Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak akan optimal jika hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan kesadaran kolektif seluruh pihak karena banjir merupakan persoalan bersama yang harus ditangani secara gotong royong.(end)