193 Bumdes Maju Mandiri Dapat Bantuan Rp234 Juta

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp318.199.529,000 untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa. Bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Indeks Desa Membangun (IDM).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD-Dukcapil) Riau Djoko Edy Imhar mengatakan, saat ini di Riau terdapat 1.591 desa. Namun bantuan yang diberikan disesuaikan dengan klasifikasi BUMDes. Dengan demikian, maka besaran bantuan yang diberikan jumlahnya berbeda-beda.

“Tahun ini kami menyiapkan anggaran untuk BKK desa sebesar Rp318 miliar lebih. Bantuan tersebut disalurkan melalui BUMDes dan besarannya berbeda-beda,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk klasifikasi BUMDes maju dan IDM mandiri, maka desa akan mendapatkan BKK Pemprov sebesar Rp234 juta. Jumlahnya saat ini ada sebanyak 193 BUMDes. Kemudian, untuk BUMDes maju dan IDM maju masing-masing mendapatkan Rp229 juta dengan total 91.

“Kemudian untuk BUMDes maju dan IDM berkembang mendapatkan Rp227 dengan total penerima sebanyak 31 BUMDes. Selanjutnya untuk BUMDes berkembang mendapatkan Rp209 juta dengan total penerima sebanyak 339 BUMDes,” paparnya.

Selanjutnya untuk BUMDes tumbuh atau berkembang mendapatkan Rp189 juta dengan total penerima 530 BUMDes. Dan untuk BUMDes dasar atau perintis mendapatkan Rp179 juta dengan total penerima sebanyak 407 BUMDes.

“Memang kami memberi reward bagi desa yang mendorong desanya menjadi mandiri dan BUMDes yang maju, jadi kita memberikan lebih,” jelasnya.

Djoko menjelaskan, perbedaan lebih yang diterima desa mandiri dan BUMDes maju berada pada anggaran perjalanan dinas. Sebab klasifikasi IDM dan BUMDes sangat menentukan besaran reward biaya perjalanan dinas.

“Misalnya untuk desa dengan klasifikasi IDM mandiri dan BUMDes maju, itu besaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp28 juta, dengan rincian Rp17 juta untuk pemerintah desa dan Rp8 juta untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian Rp3 juta untuk operasional desa,” sebutnya.

“Jadi masing-masing desa punya besaran reward biaya perjalanan dinas. Itu disesuaikan dengan klasifikasi BUMDes dan IDM desa itu sendiri. Reward ini sudah dituangkan dalam petunjuk teknis (Juknis) BKK desa. Termasuk pelaksanaannya diatur di dalam juknis,” sambungnya.(gem)

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru