Gubernur Minta Tenaga Honorer Lebih Diperhatikan

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pada hari pertama pembahasan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bali, Selasa (10/5). Gubernur Riau Drs H  Syamsuar mendapat kesempatan pertama dalam mengemukakan pendapatnya.

Hal pertama yang disampaikan Gubernur Riau adalah memperjuangkan masa depan tenaga honorer yang diisukan akan dihapuskan untuk penyederhanaan birokrasi.

"Ada keresahan saya terhadap nasib staf kita yang masih berstatus honorer ketika dihapuskan atau di rumahkan tidak bisa saya bayangkan anak istrinya makan apa di rumah. Sementara yang lebih rajin bekerja adalah mereka staf kita yang honorer," katanya.

Lebih lanjut dikatakan gubernur, nantinya bila diadakan tes pengangkatan agar diberikan keringanan bagi honorer yang sudah lama mengabdi. Apalagi bagi guru dan tenaga kesehatan yang akan mengganggu dalam peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan.

"Selanjutnya, bila nanti ada pengangkatan pegawai dan diberlakukan tes bagi tenaga honorer agar diberikan kemudahan," sambung gubernur.

Keluhan Gubernur Riau ini disambut senada  kepala daerah lainnya yang tidak menginginkan tenaga honorer dihapus. Poin kedua yang disampaikan Gubernur Syamsuar adalah kesempatan posisi Direktur Rumah Sakit yang bisa diisi oleh pihak swasta, karena sudah dibuka asesmen belum ada yang mengisi jabatan Rumah Sakit Jiwa Tampan dikarenakan regulasi.

"Riau berdekatan dengan Malaysia, banyak masyarakat kita lebih memilih berobat ke negeri jiran, maka dari itu menjadi perhatian kita bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam negeri. Tetapi kita mempunyai kendala dalam pengisian jabatan dikarenakan regulasi yang mewajibkan Direktur Rumah Sakit harus memiliki sertifikat Diklat PIM, oleh karena itu ASN dengan disiplin pendidikan kedokteran kurang minatnya dalam mengisi jabatan direktur. Semoga regulasi ke depan, dokter swasta juga bisa mengisi direktur rumah sakit daerah," jelasnya.  

Gubernur Riau meyakini dokter-dokter sudah memiliki kompetensi sesuai keahliannya, tanpa harus melalui Diklatpim dahulu.

Kemudian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turut menyampaikan rumah sakit yang berbatasan langsung dengan negara tetangga mempunyai urgensi, dan perlu ditanggapi langsung oleh KASN dan Kementerian terkait.

"Saya sependapat dengan Bapak Gubernur Riau, pelayanan kesehatan di provinsi yang bertetangga menjadi urgensi tersendiri, mungkin KASN bisa menentukan waktu yang dibutuhkan segera mungkin untuk mengatur kembali regulasinya" kata Anies Baswedan.

Acara Rakernas yang mengusung tema "Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan" tersebut dipusatkan di Discovery Kartika Plaza Hotel, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Acara tersebut juga diikuti para kepala daerah di Indonesia.(sol)