Categories: Pekanbaru

Hingga Maret, Karhutla di Riau Mencapai 123 Hektare

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat, sejak Januari hingga awal Maret 2024, luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau sudah mencapai 123,23 hektare (ha) dan tersebar di sembilan kabupaten/kota.

’’Yang terluas terjadi di Kota Dumai,’’ ujar Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Riau M Edy Afrizal, Rabu (6/3). “Daerah yang sudah terjadi karhutla tersebut, curah hujannya memang terpantau terus menurun,” tambahnya.

Karhutla yang terjadi di Kota Dumai tercatat mencapai 84,80 hektare. Diikuti Pelalawan 14,73 hektare dan Bengkalis seluas 14,30 hektare. Selanjutnya, di Indragiri Hilir 3,80 hektare, Kepulauan Meranti seluas 3,50 hektare, Siak 1 hektare, Rokan Hilir 1 hektare, Pekanbaru 0,05 hektare, dan Kuantan Singingi 0,05 hektare.

Dengan kondisi tersebut, saat ini pihaknya masih terus memantau situasi di kabupaten/kota. Jika memang kondisinya sudah musim kering, maka akan diinformasikan ke kabupaten kota untuk segera menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla 2024.

“Sebab penetapan status siaga itu sebagai upaya antisipasi lebih awal. Karena sampai saat ini, baru Kota Dumai yang sudah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla,” sebutnya.

Untuk mengantisipasi Karhuta di Riau, pihaknya telah menyiapkan peralatan yang sewaktu-waktu dapat digunakan. “Kalau peralatan pemadaman dan personel selalu siap karena memang sudah cukup lengkap peralatan di Riau. Jika nantinya kurang, kami juga bisa meminta bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah memutuskan untuk menetapkan Status Siaga usai ditemukan empat titik karhutla yang membara belum lama ini. Status itu ditetapkan pada Rabu (6/3) kemarin.

Sekretaris BPBD Meranti Eko Setiawan mengatakan, empat titik lokasi tersebut berada di Kecamatan Rangsang (satu titik), Kecamatan Tebingtinggi dua titit, dan satu titik lainnya di  Desa Repan Kecamatan Rangsang dengan rentang waktu kejadian sepanjang Februari 2024.

“Prapenetapan status siaga, kami telah melibatkan berbagai pihak dan stakeholder terkait, mulai dari aparat kepolisian, perusahaan swasta hingga masyarakat setempat yang tersebar di seluruh daerah rawan. Pertimbangannya indikator penetapan berdasarkan empat kejadian yang berlangsung Februari 2024 lalu,” ujarnya.

Selain indikator itu, atensi penetapan setelah pihaknya menerima laporan dari BMKG. Dari laporan tersebut, hingga tiga bulan ke depan Kepulauan Meranti akan dilanda kemarau. “Menindakalnjuti itu, kami harus siap dengan kondisi ini. Apalagi geografis Meranti yang cukup rentan karena 98 persen gambut,” bebernya.

Untuk kesiapan fasilitas peralatan personel, tidak memiliki kendala. Apalagi tingkat desa sudah siaga MPA yang berkomitmen siap lakukan penanggulangan, khusus di daerah rawan seperti wilayah Rangsang dan Rangsang Pesisir.

“Begitupula komitmen perusahaan HTI siap lakukan penanggulangan di luar wilayah konsesi agar tetap aman. Selain itu kami turut memperkuat tim sosialisasi agar tidak ada masyarakat yang melaksanakan aktivitas yang memicu kebakarann,” ujarnya.(sol/wir)

Redaksi

Share
Published by
Redaksi

Recent Posts

Mantan Dirut PT SPRH Divonis 11 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi PI Rp64,2 Miliar

Mantan Dirut PT SPRH Rahman divonis 11 tahun penjara dalam kasus korupsi dana PI 10…

11 jam ago

Kebakaran Hebat di Jalan Belimbing Pekanbaru, Lima Kios Ludes Dilalap Api

Kebakaran menghanguskan lima kios di Jalan Belimbing, Pekanbaru. Damkar mengerahkan tujuh armada dan berhasil mencegah…

12 jam ago

Rapat Banggar Berujung Kericuhan, Bentrokan Pecah di Gedung DPRD Riau

Kericuhan di DPRD Riau usai rapat Banggar memicu bentrokan dua kubu. Polisi menyelidiki insiden, sementara…

13 jam ago

Polisi Ungkap Temuan Baru Kematian Dokter PPDS di Siak, Dua Jenis Obat Disita dari TKP

Polres Siak menyebut belum ditemukan tanda kekerasan secara kasat mata pada dokter PPDS yang meninggal.…

14 jam ago

Bupati Inhu Dorong UMKM Urus Sertifikat Halal Gratis, OPD Diminta Aktif Dampingi

Bupati Inhu meminta OPD mendampingi UMKM mengurus sertifikat halal gratis agar pelaku usaha memanfaatkan program…

1 hari ago

APHI Riau Dorong Pelaku Usaha Hutan Garap Peluang Bisnis Karbon Lewat Aturan Baru

APHI Riau dan Fairatmos menggelar diskusi perdagangan karbon guna memperkuat kapasitas pemegang PBPH menyambut implementasi…

2 hari ago