Reputasi Pemko Jadi Sorotan

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Gara-gara status di media sosial pribadi miliknya, Kabag Humas Pemko Pekanbaru mendapat sorotan publik, lantaran status yang dibuatnya seperti tidak mencontohkan dirinya sebagai pejabat publik. Status tersebut menyebut menyebut tidak baik kepada pimpinan DPRD.

Pengamat Kebijakan Publik, Khairil Amri, mengungkapkan, sikap Humas sangat disayangkan, mengingat perannya adalah sebagai jembatan masyarakat Kota Pekanbaru dengan organisasi eksternal Pemko seperti DPRD dan publik. Semakin canggih teknologi, kebutuhan informasi publik pun semakin tinggi.

Menurutnya, peran Humas sangat diperlukan masyarakat karena fungsinya menjaring informasi publik. Kemudian memberikan apa yang terjadi pada publik serta menjaga citra dan reputasi hubungan Pemko dengan lembaga lainnya.

"Jika informasi yang beredar benar, sangat disayangkan sekali. Ini Humas yang nggak mengerti tugas fungsinya atau mungkin saat itu sedang emosi. Harusnya menjaga citra dan reputasi Pemko, yang ada di tangan dia," ungkapnya.

Selain itu, sebaiknya Humas fokus memberikan penjelasan pada publik misalnya tentang sembako yang tak kunjung turun. Misalnya, kalaupun turun, Amri mengatakan, bisa menjawab, itu hanya beras cadangan pemerintah.

"Anggaran di atas 100 M itu untuk apa. Sebaiknya lebih baik menjelaskan itu kepada public, b ukan mengomentari hal-hal yang tidak penting yang bukan tugas dia. Itu yang sebaiknya dilakukan Humas. Sehingga di sini publik bisa menilai. Artinya, kewibawaan Pemko akan dipengaruhi oleh sikap, ucapan ataupun yang disampaikan Humas baik melalui mulut atau sosial medianya," tegasnya.

Lebih lanjut, DPR sudah melakukan hal yang benar perihal menyatakan sikap dan menyampaikan rekomendasi kepada wali kota.

"Wali Kota harus mengevaluasi yang sudah dilakukan Kabag Humas di Pekanbaru karena apa yang dilakukannya merugikan Pemko saat sekarang ini," tuturnya.

Meski menurutnya bukan persoalan yang begitu serius, tapi Humas seharusnya memberikan penjelasan kepada public, bukan sebaliknya. Termasuk PSBB yang tidak tuntas.

"Lagi-lagi menyoal PSBB yang tidak tuntas baik legislatif, anggota dewan dan Pimpinannya, kembali fokus ke PSBB. Pemko ynag sudah menganggarkan ratusan miliar sekarang kemana dananya? Itu yang menjadi pertanyaan. Jelaskan ke publik dana PSBB itu untuk apa aja, apakah ada masuk ke sembako, distribusi, pengamanan dan lainnya. Artinya jangan ada penggemukan distribusi," tegasnya sekali lagi. (s)