Categories: Pekanbaru

Camat dan Lurah Bakal Ikut Dimutasi

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Mutasi di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pasca evaluasi jabatan dipastikan akan dilakukan usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Selain pejabat eselon II, setingkat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat eselon di bawahnya setingkat camat dan lurah juga akan dimutasi.

Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Muhammad Jamil MAg MSi, Kamis (2/9) kemarin mengatakan, mutasi jabatan dinilai perlu guna mencari pejabat yang bisa bekerja secara maksimal. Sebab, pemerintah kota membutuhkan pejabat yang bisa bekerja cepat dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. "Jadi, evaluasi akan terus kami lakukan. Jika ada OPD yang butuh bekerja cepat, sementara pegawainya tidak bisa bekerja sama, akan kami evaluasi, termasuk lurah dan camat yang lambat bekerja," tegas dia.

Hal itu disampaikan Jamil, menyikapi setelah adanya mutasi jabatan terhadap 21 pejabat eselon dan 116 kepala sekolah tingkat sekolah dasar (SD) yang digelar beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini para pejabat dituntut dapat bekerja lebih cepat. Apalagi saat ini pemerintah tengah fokus dalam penanganan pandemi Covid-19. Pejabat juga dituntut untuk dapat melakukan inovasi dalam bidang pekerjaannya guna pembangunan Kota Pekanbaru.

Ia menyebut, khusus untuk kepala sekolah, dengan adanya mutasi dan rotasi jabatan itu diharapkan bisa memotivasi mereka agar lebih berinovasi di tengah pandemi Covid-19.

"Di suasana pandemi Covid-19 ini, tentu kepala sekolah harus punya trik bagaimana anak-anak ini bisa belajar dan paham meski dengan sistem daring (dalam jaringan)," terangnya.

Maka dikatakan Jamil, kepala sekolah harus punya inovasi, kreatif dan bisa bersaing dengan sekolah swasta. Jadi peserta didik negeri tidak tertinggal dengan sekolah swasta yang punya sistem sendiri. "Mereka ini dilantik berdasarkan evaluasi dan asesmen oleh tim. Jadi pelantikan hasil evaluasi beberapa bulan lalu. Harus bisa berinovasi," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, pelantikan susunan kepala OPD yang akan dirombak ditargetkan bisa dilakukan Agustus lalu. Hal itu karena, evaluasi kinerja para pejabat eselon II telah dilakukan tim assesment dan telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Proses jalan terus, jadi karena PPKM ini kami belum bisa ngapa-ngapain. Ya, tunggu PPKM selesai lah," kata  Sekko.

Menurut dia, saat ini seluruh kepala OPD yang ada dilingkungan Pemko Pekanbaru ditugaskan dalam penanganan Covid-19. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam beberapa bidang penanganan.

"Jadi semua kepala OPD ditugaskan. Kalau kita (ganti, red) sekarang takutnya menganggu pekerjaan dia dalam (penanganan) PPKM ini," terangnya.

Ia menyebut proses evaluasi kinerja telah rampung dilakukan. Namun hal ini belum diumumkan. Ia memastikan rotasi dan mutasi jabatan kepala OPD bakal dilakukan jika PPKM telah usai.(ali)

Rinaldi

Share
Published by
Rinaldi

Recent Posts

Lebih dari 10 Titik Jalan di Bangkinang Diperbaiki Dinas PUPR Kampar

Dinas PUPR Kampar memperbaiki lebih dari 10 titik jalan di Bangkinang dan Bangkinang Kota demi…

4 jam ago

Pemkab Siak Bagikan 49 Ribu Seragam Gratis untuk Siswa Baru SD dan SMP

Pemkab Siak membagikan 49.360 seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP di 294…

4 jam ago

Pegawai PNM Pelalawan Tenggelam di Sungai Indragiri saat Survei Kebun

Pegawai PNM Ukui, Pelalawan, tenggelam di Sungai Indragiri saat menuju lokasi survei kebun di Kecamatan…

4 jam ago

Rohul Perkuat Marwah Negeri Seribu Suluk Lewat Pelestarian Tradisi Keagamaan

Pemkab Rohul menegaskan komitmen melestarikan tradisi suluk sebagai identitas daerah dan benteng moral masyarakat Negeri…

5 jam ago

Pasar Murah Pemkab Rohul Disambut Antusias, Warga Rela Antre Sejak Pagi

Ratusan warga memadati operasi pasar murah di Rambah Hilir untuk mendapatkan sembako murah menjelang Hari…

5 jam ago

Bobot Tak Memenuhi Ketentuan, Sapi Kurban Bantuan Presiden untuk Meranti Dipasok dari Luar

Sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Kepulauan Meranti tahun 2026 dipasok dari luar daerah karena…

5 jam ago