Jaringan kabel fiber optik yang semrawut dan belum ditertibkan di Jalan Alamanda Ujung, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, beberapa hari lalu. MHD AKHWAN/RIAU POS
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Insiden tumbangnya rangkaian tiang fiber optik (FO) di Jalan Rindang, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, beberapa hari lalu menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kota Pekanbaru terkait semrawutnya penataan jaringan telekomunikasi.
Peristiwa tersebut mendorong Pemko Pekanbaru semakin serius menerapkan sistem ducting atau jaringan bawah tanah guna menciptakan tata kota yang lebih tertib dan aman.
Penjabat (Pj) Sekretaris Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengatakan pemerintah selama ini telah menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha jasa telekomunikasi. Namun, upaya tersebut dinilai belum diikuti langkah konkret di lapangan.
“Komunikasi sebenarnya sudah berjalan, tetapi tindak lanjutnya belum konkret dan belum signifikan. Kejadian ini bukan persoalan sepele,” tegas Ingot, Senin (2/2).
Ia menjelaskan, pemasangan jaringan yang tidak terkoordinasi berpotensi menimbulkan dampak serius, mulai dari gangguan jaringan listrik hingga risiko kebakaran yang membahayakan keselamatan masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi alasan Pemko Pekanbaru tidak lagi bersikap longgar terhadap pelanggaran penataan jaringan telekomunikasi yang terjadi di lapangan.
Sebagai langkah lanjutan, Pemko Pekanbaru akan memanggil seluruh pelaku usaha jasa telekomunikasi untuk membahas penataan jaringan secara lebih konkret. Salah satu fokus pembahasan adalah penerapan sistem ducting di sejumlah ruas jalan yang sebenarnya telah memiliki fasilitas jaringan bawah tanah, seperti Jalan Ronggowarsito, Jalan Lobak, dan Jalan Delima.
Ingot menegaskan, penerapan sistem ducting ini diharapkan menjadi contoh penataan jaringan telekomunikasi yang lebih tertib dan aman ke depan.
Ia juga memastikan Pemko Pekanbaru tidak akan ragu menertibkan jaringan yang melanggar aturan, meskipun berpotensi berdampak pada layanan, demi memberikan rasa aman dan menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. (ilo)
Sebanyak 1.608 PPPK Paruh Waktu di Rohul belum menerima gaji Januari 2026 karena masih dalam…
DPRD Kepulauan Meranti menegaskan penolakan rencana kenaikan tarif ferry yang dinilai sepihak dan belum melalui…
MPP Inhil menambah layanan haji dan umrah. Masyarakat kini bisa mengurus keperluan ibadah secara mudah…
Polisi mengamankan 29 sepeda motor saat patroli balap liar di Simpang Garoga, Duri, guna menjaga…
Unri bersama Tanoto Foundation membangun sistem digital soft skills mahasiswa terintegrasi, terukur, dan menjadi bagian…
Pemprov Riau mewajibkan investor menyimpan dana di BRK Syariah sebagai langkah memperkuat bank daerah dan…