MANILA (RIAUPOS.CO) – RIBUAN warga Filipina dari berbagai elemen turun ke jalan, Ahad (25/2). Demonstrasi itu dipimpin organisasi dari berbagai sektor, termasuk serikat buruh, kelompok mahasiswa, maupun organisasi masyarakat sipil.
Mereka memprotes rencana Presiden Filipina Ferdinand ’’Bongbong’’ Marcos Jr terkait usulan perubahan piagam (dikenal dengan Chacha) untuk mengamandemen Konstitusi 1987. Usulan itu dianggap mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.
Di Kota Quezon dekat ibu kota Manila, para aktivis menggelar protes di sepanjang Jalan Epifanio de los Santos (Edsa). Situasi itu mengulang peristiwa pada 1986, saat aksi rakyat Filipina berhasil menggulingkan pemerintahan diktator Ferdinand Marcos.
Dilansir dari The Straits Times, para pengunjuk rasa datang dengan membawa spanduk bertulisan ’’Buhay ang Edsa!’’ atau ’’Batalkan Chacha!’’. Aksi berbalut konser gratis itu berlanjut hingga pukul 21.05 waktu setempat. Yakni, momen ketika keluarga Marcos melarikan diri dari istana presiden ke Hawaii pada 25 Februari 1986. Peristiwa tersebut dikenal sebagai People Power.
Kiko Aquino Dee, salah seorang pemrakarsa aksi, menyebut pihak oposisi menggunakan momen People Power sebagai simbol menentang amandemen. Cucu ikon demokrasi Filipina Benigno ’’Ninoy” Aquino Jr dan Corazon Aquino itu menyatakan, pada Januari lalu sekutu Marcos mulai mengadakan dengar pendapat mengenai resolusi terkait perubahan Chacha. ’’Situasi makin panas ketika kami mengekspresikan penolakan kami,’’ kata Dee.
Legislator sekutu Marcos, yang mendominasi parlemen, berniat mencabut pembatasan dari negara terkait kepemilikan asing atas fasilitas umum, lembaga pendidikan, dan perusahaan periklanan. Tujuannya adalah memacu pembangunan ekonomi.
Namun, langkah itu dicurigai tak ubahnya jebakan Kuda Troya. Pakar dari ISEAS-Yusof Ishak Institute Aries Arugay menyatakan, ada upaya untuk merevisi pasal lain saat piagam itu sepakat diamandemen. ’’Kalau melihat RUU perubahan piagam yang diajukan tahun lalu, tidak hanya menyangkut ketentuan ekonomi. Mereka juga mengusulkan untuk memungkinkan pemilihan kembali presiden, perpanjangan batas masa jabatan. Itu mungkin menjadi agenda mendasar mereka,’’ kata Arugay.(dee/bay/esi)
Laporan JPG, Manila