Aset Valas Lebih Besar dari Kewajiban

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan risiko akibat penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap industri perbankan nasional dapat dimitigasi dengan baik. Hasil stress test menunjukkan pelemahan nilai tukar rupiah relatif tidak signifikan berpengaruh langsung terhadap permodalan bank. Sebab, posisi devisa neto (PDN) masih jauh di bawah threshold.

’’Secara umum dalam posisi PDN long atau aset valas lebih besar dari kewajiban valas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Jumat (19/4).

Bantalan permodalan perbankan cukup besar. Itu tecermin dari capital adequacy ratio (CAR) yang tinggi sebesar 27,72 persen. Hal tersebut mampu menyerap fluktuasi nilai tukar rupiah maupun suku bunga yang masih tertahan relatif tinggi.

Dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk valuta asing saat ini sekitar 15 persen dari total DPK perbankan sebanyak Rp8.441 triliun. ’’Sampai akhir Maret 2024, DPK valas masih tumbuh cukup baik secara tahunan (YoY) maupun dibandingkan dengan awal 2024 (YtD),” imbuh Dian.

Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah juga dapat memberikan efek positif terhadap ekspor komoditas dan turunannya. Yang diharapkan dapat mengimbangi penarikan dana non-residen dan mendorong industri dalam negeri.

Dian mengimbau agar masyarakat tetap tenang dalam menghadapi dampak guncangan geopolitik global yang saat ini terjadi. ’’Ketenangan dan rasionalitas dari masyarakat serta koordinasi antar-otoritas terkait merupakan faktor kunci dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang saat ini terjadi,” tuturnya.

Bank Mandiri memastikan kondisi likuiditas masih solid meski terjadi fluktuasi nilai tukar. Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menilai, optimalisasi pengelolaan aset liabilitas secara prudent dengan manajemen risiko menyeluruh menjadi strategi perseroan. Termasuk risiko pasar maupun likuiditas.

’’Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pengelolaan aset dan liabilitas agar dapat mengantisipasi gejolak pasar yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kementerian BUMN agar perusahaan BUMN dapat mengantisipasi gejolak pasar uang akibat perkembangan geopolitik saat ini dengan menjaga secara proporsional porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak,” paparnya.(han/dio/jpg)