Persyaratan Perluasan Sektor Insentif Pajak Tersedia Secara Daring

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Perluasan sektor usaha yang dapat menerima insentif pajak dalam rangka mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat wabah Covid-19 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020. Persyaratan perluasan sektor pemerima insentif tersebut telah tersedia secara daring.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama. Ia mengatakan DJP telah melakukan deployment sistem aplikasi online terkait perluasan sektor penerima insentif tersebut, sehingga dapat diakses oleh wajib pajak untuk menyampaikan pemberitahuan atau memperoleh surat keterangan yang diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan insentif pajak tersebut, mulai pada tanggal 2 Mei 2020 ini.

"Pemenuhan persyaratan insentif pajak secara online dilakukan dengan login pada www.pajak.go.id," katanya, Ahad (3/5).

Hestu menjelaskan, untuk menyampaikan pemberitahuan atau pengajuan surat keterangan di kanal tersebut, tersedia pada menu Layanan, kemudian Info KSWP, selanjutnya  Profil Pemenuhan Kewajiban Saya. Fasilitas ini berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan, atau saat surat keterangan diterbitkan hingga masa pajak September 2020.

Lebih lanjut, Hestu menuturkan, mengingat insentif pajak berdasarkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 ini diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020, sedangkan penerbitan PMK tersebut sudah mendekati akhir bulan April 2020 dan mempertimbangkan proses deployment system aplikasi online, maka DJP mengambil kebijakan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2020, bahwa insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 tetap dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk masa pajak April 2020 dengan beberapa syarat.

Syara tersebut, di antaranya, penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan paling lambat tanggal 20 Mei 2020; penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah dilakukan paling lambat tanggal 15 Mei 2020.

"Demikian juga wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0.5 persen (UMKM) dapat memanfaatkan instentif PPh Final DTP untuk masa pajak April 2020 dengan mengajukan Surat Keterangan PP23 sebelum penyampaian laporan realisasi PPh Final DTP paling lambat 20 Mei 2020," tukas Hestu.

Hestu menambahkan, penjelasan tersebut sekaligus sebagai koreksi atas siaran pers sebelummya, pada 30 April 2020 yang menyatakan bahwa pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan/atau pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang disampaikan sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 tetap berlaku untuk masa pajak April 2020.

"Untuk mendapatkan informasi selengkapnya terkait insentif dalam rangka menghadapi COVID-19, kunjungi https://www.pajak.go.id/covid19," pungkasnya.(a)