Rakor Perbatasan 2025 Jadi Momentum Meranti Perjuangkan Tiga Kecamatan Prioritas

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) — Rakor Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Sentul, Bogor, pada 18–19 November menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperjuangkan kebutuhan riil wilayah terdepan.

Wakil Bupati Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa kehadiran Meranti bukan hanya memenuhi agenda tahunan, melainkan membawa paket usulan yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Ia menyoroti tiga kecamatan prioritas—Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir—yang membutuhkan penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Meranti, Gilang Wana Wijaya, menjelaskan bahwa seluruh OPD teknis telah menyiapkan dokumen usulan sesuai mandat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Forum yang mempertemukan 40 kementerian dan lembaga tersebut menurutnya sangat penting untuk memastikan kebutuhan Meranti selaras dengan program nasional.

Rakor dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chaniago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa kawasan perbatasan harus dipandang sebagai “beranda depan” yang perlu dibangun secara tangguh dan mandiri, bukan lagi sebagai wilayah pinggiran.

BNPP menargetkan Rakorendal tahun ini menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih operasional, mulai dari penguatan keamanan lintas batas, penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi lokal, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan di perbatasan.

Gilang menegaskan bahwa Meranti memiliki kepentingan besar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itu, pembangunan perbatasan harus tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Muzamil menambahkan bahwa usulan Meranti kali ini lebih teknis dan menyentuh kebutuhan mendesak di garis depan. Ia menolak masyarakat perbatasan hanya menjadi penonton pembangunan tanpa merasakan manfaatnya.

“Ini saatnya pelayanan dasar dipercepat agar masyarakat perbatasan merasakan kehadiran negara secara nyata,” tutup Muzamil.(wir)