PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar sidang paripurna, Senin (27/9). Adapun agenda sidang adalah penyampaian jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas pandangan fraksi di DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2021.
Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto serta unsur pimpinan fraksi di DPRD Riau. Sedangkan dari pihak pemprov, dihadiri Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution. Dalam kesempatan tersebut, Wagubri menyebut atas nama Pemprov Riau mengucapkan terima kasih serta apresiasi terhadap pandangan baik berupa pertanyaan, saran, dan masukan dari DPRD. "Ini merupakan wujud dan perhatian kita semua dalam mencapai tujuan pembangunan yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat," ujar Wagubri.
Adapun salah satu masukan dari pandangan fraksi terhadap perubahan APBD Provinsi Riau TA 2021 seperti prioritas pembangunan harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, ungkap Wagubri bahwa Pemprov Riau lakukan penyesuaian pada rancangan Perda tentang perubahan APBD Provinsi Riau TA 2021 telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 baik dampak sosial, ekonomi dan kesehatan. "Selain itu memanfaatkan sumber daya fiskal dan memprioritaskan belanja terkait penanganan Covid-19," sambungnya.
Namun, ia menerangkan Pemprov Riau juga tetap memperhatikan sektor lainnya sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2021. Yaitu industri pertanian, pariwisata, infrastruktur dan sumber daya manusia. Wagubri berharap jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD TA 2021 ini menjadi catatan pembangunan di masa mendatang.
"Mari bersama membangun negeri, agar negeri berjaya dan masyarakat sejahtera. Semoga segala upaya dan kerja keras kita mendapatkan rahmat dan diridhoi Allah SWT," tutupnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan, saat ini APBD Perubahan Riau tahun 2021 sudah sampai pada jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi RPABD Perubahan 2021. Banggar serta TAPD, dikatakan dia, terus dilanjutkan untuk mengejar target pengesahan.
"Masih ada 4 hari lagi menjelang tanggal 30 September, maka langkah selanjutnya pembahasan Banggar dengan TAPD. Setelah itu, masuk finalisasi, dan hasil kerja Banggar. Kami optimistis bisa selesai tanggal 30 September," sebut Hardianto.
Politikus Gerindra ini mengatakan, pembahasan akan tetap berjalan lancar. Meskipun ada dinamika, tidak akan terlalu runcing dan jauh dari angka Rp9,680 triliun yang sudah disepakati dalam nota kesepatakan. "Kalau total belanja tak bergeser Rp9, 680 triliun lebih kurang. Mungkin saja dinamika terjadi, tapi tidak banyak. Mungkin ada pergeseran yang menurut kita dilakukan kajian bersama kembali," pungkasnya.(adv/nda)