PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Beredarnya video helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditumpangi Ketua DPRD Riau yang juga Sekretaris DPD I Partai Golkar Riau Indra Gunawan Eet menimbulkan kehebohan, Senin (24/8). Ini karena helikopter yang saat ini penggunaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Provinsi Riau untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana itu, diduga digunakan untuk hal lain.
Video berdurasi 2 menit 42 detik yang viral itu memperlihatkan satu unit helikopter bertuliskan BNBP disambut beberapa orang berpakaian seragam salah satu organisasi sayap Partai Golkar. Mereka menunggu helikopter mendarat di tepi pantai. Setelah helikopter mendarat, dari dalam helikopter keluar Indra Gunawan Eet, Ketua AMPG Riau Taufik Erman dan beberapa orang lainnya.
Keberadaan orang-orang beratribut organisasi sayap partai politik yang menyambut kedatangan Indra Gunawan Eet dan rombongan itu yang menimbulkan dugaan helikopter itu digunakan untuk kegiatan politik. Namun Indra Gunawan Eet membantah hal tersebut.
Ia mengatakan, kedatangannya dengan helikopter milik BNPB bertujuan untuk meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah pemilihannya, yakni Kabupaten Bengkalis.
Dia memastikan, kedatangannya saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Riau, bukan pengurus partai.
"Saya ke sana kan dalam rangka meninjau karhutla. Kalau ada yang memelintir saya datang khusus untuk acara partai, itu salah," ujarnya.
Ia pun menjabarkan, wilayah kunjungan kerja yang ia datangi yakni meliputi karhutla di Siak kecil, Bukit Batu, Bandar Laksamana, termasuk Dumai melewati Kabupaten Siak. Atas viralnya video tersebut, Eet memastikan bakal membuat laporan resmi ke BNPB.
"Saya akan buat press rilis membuat laporan ke pemprov dan BNPB bahwa pemakaian saya itu lengkap. Berapa titik tinjauannya, pilotnya tahu titik koordinatnya," ujarnya.
Kepala BNPB Doni Monardo saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, meminta agar persoalan itu ditanyakan langsung kepada Gubernur Riau Syamsuar selaku penanggung jawab. "Karena sudah diserahkan kepada pemprov, sebaiknya ditanyakan kepada Pak Gubernur," jawab Doni. Namun saat ditanya perihal akan menurunkan inspektorat mengenai persoalan itu, dia tidak menjawab.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Raditya Jati. Ia menjelaskan bahwa fasilitas BNPB yang berada di daerah telah diserahkan sepenuhnya baik tanggungjawab dan kewenangannya ke pemerintah provinsi dibantu oleh TNI AU.
"Untuk pengelolaan helikopter dari BNPB sudah diserahkan operasionalnya kepada pemerintah provinsi dibantu TNI AU," kata Raditya kepada Riau Pos, Senin (24/8).
Ia menegaskan, kegunaan helikopter tersebut adalah untuk mendukung operasional dalam rangka penanggulangan bencana alam. "Heli tersebut diperuntukkan untuk pemantauan karhutla dan tindakan lain dalam penanganan bencana seperti logistik ataupun evakuasi," katanya.
Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edward Sanger saat dikonfirmasi terpisah mengatakan awak media untuk mengkonfirmasi langsung dengan tim satgas udara. "Sebaiknya tanyakan langsung ke satgas udara, karena saat ini helikopter BNPB semua di bawah komando satgas udara," katanya.
Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Riau Syamsuar yang juga Gubernur Riau belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Awak media mencoba menunggu Syamsuar yang sedang melaksanakan rapat tertutup dengan forkopimda di Gedung Daerah Riau, Senin (24/8) siang, setelah video tersebut viral.
Namun setelah rapat usai sekitar pukul 16.00 WIB, Syamsuar langsung keluar meninggalkan ruangan rapat menggunakan pintu samping. Padahal, sebelumnya mobil dinas gubernur diparkir di lobi belakang gedung daerah tempat awak media menuggu.
Begitu juga saat dicoba melakukan konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Syamsuar juga tidak memberikan tanggapan atau balasan terhadap pesan yang dikirimkan Riau Pos.
Riau Pos mencoba kembali mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau Chairul Riski, perihal adanya informasi bahwa Syamsuar akan melakukan konferensi pers untuk memberikan klarifikasi perihal penggunaan helikopter tersebut. Namun menurutnya, belum ada arahan terkait kegiatan konferensi pers tersebut."Belum dapat info lagi," ujar Riski.
Pengamat Politik dan Riau Tito Handoko mengatakan, penggunaan fasilitas negara untuk tujuan pribadi maupun kelompok tersebut merupakan perilaku yang melanggar etika jabatan. "Tidak hanya melanggar etika jabatan sebenarnya, tindakan tersebut juga tergolong perilaku yang korup," katanya.
Terkait peristiwa tersebut, menurut Tito, perlu adanya klarifikasi dari pihak BNPB selaku pihak yang memiliki helikopter. Klarifikasi juga harus dilakukan oleh Ketua DPRD Riau selaku pihak yang memiliki kepentingan. "Baik pihak BNPB dan Ketua DPRD Riau juga harus segera melakukan klarifikasi, hal tersebut agar semuanya jelas terkait kegiatan yang dilaksanakan tersebut," pintanya.
Tito juga meminta, agar pemerintah baik eksekutif dan legislatif yang ada di Provinsi Riau untuk tidak mencampur adukkan kepentingan individu dengan tugas sebagai pejabat publik. Meskipun keduanya melekat.
"Para pejabat tersebut harus bisa membedakan mana kepentingan individu dan mana yang kepentingan publik, jangan sampai keduanya dicampurkan. Terkait peristiwa ini, menurut saya harus ada sanksi sosial," sebutnya.(sol/yus)