Penanggulangan Stunting di Provinsi Riau Dilaksanakan AKS dan MKS

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan sosialisasi Audit Kasus Stunting dan Manajemen Kasus Stunting (AKS MKS) tingkat Provinsi Riau dalam rangka penanggulangan kasus stunting di Riau, Kamis (23/6).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau Emri Juli Hamis  mewakili Wakil Gubernur Riau menyampaikan sambutan pada pembukaan sosialisasi menjelaskan, waktu demi waktu terus bergulir, sehingga di Riau akan terus dilakukan upaya percepatan penuruan stunting.

"Kita akan terus berupaya membangun negeri Melayu ini. Maka acara sosialisasi ini merupakan salah satu agenda yang sangat strategis dalam rangka percepatan penurunan stunting di Riau, sehingga diharapakan target yang ditetapkan dapat dicapai, agar muncul generasi cerdas, unggul karena Riau Bersatu memerlukan SDM yang sehat dan berkualitas," ungkapnya.

Disebutkannya, program penurunan stunting sudah merupakan program strategis nasional sebagaimana ditetapkan pemerintahan Joko Widodo. Namun posisi Riau masih berada di urutan 10 terbawah secara nasional walaupun berada di atas standar WHO.

"Sesuai target pemerintah penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024, maka isu stunting masuk dalam isu nasional dan daerah sehingga menjadi inikator kinerja kepala daerah di Riau, termasuk juga dalam penanggangannya yang tercantum dalam Ranpasti yang menjadi pedoman dalam melaksanakan penuruunan stunting," ungkapnya.

Dikatakan, AKS dan MKS merupakan kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya stunting sebagai upaya pencegahan kasus serupa yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

"Maka guna mempercepat AKS di kabupaten/kota, kepada tim pelaksana audit di kabupaten/kota agar segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan koordinasi dan konsolidasi waktu pelaksanaan audit, melaksanakan AKS sesuai ketentuan dan melaporkan serta membuat rekomendasi hasil AKS," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Supriyadi selaku panitia menjelaskan kasus stunting di Riau sebesar 22,3 persen, masih jauh dari target pemerintah pada 2024 sebesar 14 persen.

"Maka untuk menurunkan stunting diperlukan langkah dalam upaya percepatan salah satunya AKS. Tujuannya AKS ini adalah menetapkan langkah, menyampaikan pembagian tugas, memberikan arahan teknis pelaksanaan, memfasilitasi pengelolaan AKS dan mengetahui aspek pelaksanaan," urainya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gustina, sebagai pembicara memberikan materi tentang AKS dan MKS dengan moderator Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia.(eca)