PEKANBARU (RIAUPOS.CO) –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tengah membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2020. Adapun proses saat ini, komisi di DPRD sedang membahas item anggaran dengan masing-masing dinas. Jika tidak ada halangan, dewan menargetkan ketok palu APBD P bisa terlaksana akhir bulan ini. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto kepada Riau Pos, Senin (21/9).
"Saat ini sudah masuk laporan hasil pembahasan masing-masing komisi ke Banggar. Tentu tahapan berikutnya banggar dan TAPD melanjutkan rapat rancangan KUA-PPAS 2020 Perubahan. mudah-mudahan nanti malam sudah bisa langsung nota keuangan," sebut Hardianto.
Adapun proses pembahasan hingga saat ini dikatakan dia masih sesuai tahapan. Pihaknya bersama TAPD terus melakukan pembahasan bahkan hingga larut malam. Ada beberapa mata anggaran yang menjadi sorotan DPRD.
Salah satunya adalah kebutuhan pembiayaan antisipasi penyebaran Covid-19, hingga akhir tahun nanti. Namun dia belum bisa menyampaikan, apakah anggaran yang sudah ada ditambah atau tidak.
Itu dikarenakan pihaknya masih membahas item anggaran tersebut secara berkesinambungan bersama TAPD. Termasuk juga melakukan evaluasi terhadap anggaran yang telah terpakai. Sehingga menurut dia, pembahasan bakal membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengingat DPRD sendiri ingin rencana kerja pemprov untuk menangani penyebaran Covid-19 bisa lebih baik.
"Kita belum bisa bicara penambahan. Kita harus dudukan dulu dengan matang bersama TAPD," pungkasnya.
Disinggung mengenai usulan Fraksi Demokrat agar angaran untuk bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat ditambah, Hardianto menyebut usulan tersebut juga masih dibahas. Termasuk juga melakukan evaluasi terhadap BLT yang telah diplotkan untuk pemerintah kabupaten/kota.
Karena sampai saat ini, anggaran BLT yang dikucurkan pemprov masih banyak belum sampai ke masyarakat. Padahal seharusnya hal itu menjadi tanggungjawab pemkab/pemko masing-masing daerah.
"Kan persoalan BLT kita masih lihat. Apakah perlu ditambah? Karena sampai saat ini saja masih banyak daerah yang belum menyalurkan ke masyarakat. Padahal gampang sekali, tinggal data masyarakat penerima, transfer. Tapi kita enggak tau juga ini kesalahannya ada dimana. Ini sedang kami evaluasi," tambahnya.(gem)