Mahasiswa Dobrak Pagar Betis Polisi

MERANTI (RIAUPOS.CO) — Sejumlah organisasi mahasiswa asal Kepulauan Meranti menggelar aksi damai saat berlangsungnya pelantikan anggota dewan terpilih, Senin (15/9) di Balai Sidang DPRD setempat.

Usai pelantikan seluruh anggota dewan terpilih, sekitar pukul 17.55 WIB, puluhan mahasiswa menyatakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Meranti Menggugat (AM3) meminta seluruh anggota dewan yang baru saja dilantik untuk menemui mereka di luar halaman Balai Sidang. Namun ketika itu, belum diindahkan oleh para legislator.

Beberapa menit kemudian, seluruh massa aksi membuat rangkaian pagar dengan bergandeng siku untuk dobrak pagar betis yang dibuat oleh jajaran Polres Kepulauan Meranti. Aksi tolak menolak terus terjadi.

Menyikapi kondisi makin panas, salah seorang Anggota Dewan Meranti terpilih, Dedi Yuhara, menemui para mahasiswa. Kericuhan mereda seketika. Kehadiran Dedi Yuhara disusul oleh Ketua DPRD Sementara Fauzi Hasan dan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir.

Di hadapan beberapa dewan dan bupati, Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Meranti Menggugat (AM3), Zuriyadi Fahmi mendesak pemerintah dan anggota dewan segera menyediakan ISPU, mengingat kondisi kabut asap yang melanda Kepulauan Meranti belum terukur. 

Selain itu meminta pemerintah dan anggota dewan terpilih untuk menuntut pemerintah pusat menarik kembali kebijakan dalam menaikkan iuran BPJS di seluruh Indonesia.

 Seterusnya massa juga berharap komitmen Anggota DPRD terpilih tidak bermain dengan reses fiktif. “Minimalisir pejabat dan anggota DPRD tidak sering ke luar kota, dan meminta dewan terpilih segera mengatasi abrasi yang terjadi di Pulau Rangsang,” tambahnya

Terakhir tuntutan dari massa aksi mendesak anggota legislatif periode 2019-2024 untuk membuat Regulasi Perda yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, terutama dalam penguatan pendidikan, tenaga kerja dan penerapan upah minimum kabupaten. 

Menjawab itu, Fauzi Hasan didamping oleh Irwan Nasir dan beberapa anggota DPRD terpilih, mengungkapkan jika pengadaan ISPU sudah menjadi wewenang pihak Pemerintah Provinsi Riau. Soal kenaikkan iuran BPJS sepakat dan mengajak massa untuk ikut menolak kebijakan pemerintah pusat. 

“Kalau perlu kita tolak bersama sama. Begitu juga dengan penanggulangan abrasi ini adalah wewenang pemerintah pusat. Jika berharap kemampuan keuangan kita tidak memungkinkan, mengingat minimnya ketersediaan anggaran,” ungkapnya. 

Ditambah Irwan Nasir, dari 13 kabupaten kota lainnya ia mengaku Pemda Meranti-lah yang paling banyak menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa. Menurutnya mulai bagi yang belajar ke luar daerah. 

Terlebih bicara kesejahteraan masyarakat, Irwan mengungkapkan jika tingkat kemiskinan Meranti jauh menurun. Menurutnya saat ini hanya berkisar 25 persen yang semula 23 persen. 

Terhadap penanggulangan abrasi di Pulau Rangsang, Irwan mengaku besok akan menghadiri undangan Dirjen Otda ke Jakarta dalam rangka untuk mengikuti program reklamasi Pulau Rangsang.

“Ini sedang didesain untuk menjadi Pulau Rangsang sebagai kawasan industri bunker minyak di Selat Malaka. Makanya kita kinta dukungan adek-adek mahasiswa bersabar. Jika ini berjalan tentu akan membuka banyak lapangam kerja dan pulau kita juga akan terselamatkan,”ungkapnya. 

“Namun jika reklamasi besar besaran sudah terjadi, kembali menimbulkan masalah sosial baru yang berasal pada diri kita sendiri. Makanya kita dukung sama-sama uapaya ini,” ujarnya. 

Menuritnya dalam suatu pembangunan membangun pasti akan ada dampak. Pada waktunya ia berjanji akan mengundang semua perwakilan elemen masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah untuk memajukan Meranti menjadi lebih baik.(*4)