RIAU (RIAUPOS.CO) — Dinas Perkebunan Provinsi Riau mencatat, per Oktober 2019 Provinsi Riau telah berkontribusi terhadap ekspor crude palm oil (CPO) nasional sebesar 40 persen melalui penyaluran kilang Dumai.
Kabid Produksi Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti mengatakan, pihaknya memperkirakan nilai ekspor CPO tersebut mencapai Rp85 ribu miliar.
"Sebenarnya transaksinya dalam bentuk dolar AS, tapi kalau dihitung dengan asumsi 1 dolar AS itu Rp14.000, nilainya sekitar Rp85 ribu miliar," kata Vera.
Sayangnya, dari jumlah tersebut, tak sampai Rp500 miliar yang kembali ke Riau melalui dana peremajaan sawit rakyat (PSR). Tahun 2019, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang notabene langsung berada di bawah Kementerian Keuangan RI mengkalim telah menyalurkan dana sebesar Rp254,6 miliar untuk peremajaan sawit di Provinsi Riau.
Direktur Utama BPDP-KS Dono Boestami dalam sebuah pertemuan dengan Komisi XI DPR RI di Pekanbaru beberapa waktu lalu mengatakan, dana yang berjumlah lebih dari Rp250 miliar itu disalurkan kepada 33 koperasi dan 4.590 pekebun setempat. "Kalau luasannya 11.006 ha. Dananya Rp254,6 miliar," ujar Dono.
Anggota DPR RI Komisi XI, Misbakhun mengatakan, pihaknya meminta pemerintah terkait yang mengurusi dana PSR tersebut hendaknya dapat lebih menyederhanakan proses pengurusan bantuan dana tersebut. Pasalnya, selama ini terlalu banyak proses yang harus dilalui petani.
"Kita minta prosesnya bisa dipermudah dan tidak banyak syarat. Kasihan petani kita yang harus berjibaku dengan ribetnya birokrasi dalam pencairan dana bantuan PSR tersebut," pintanya.(sol)