PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau kembali mengingatkan Gubernur Riau Drs H Syamsuar soal rencana peminjaman melalui Program Ekonomi Nasional (PEN). Sebab, pinjaman dengan nilai kurang lebih Rp2,5 triliun itu dikhawatirkan bakal mengancam kebutuhan pada postur APBD tahun berikutnya.
Maka dari itu, dewan berpesan agar gubernur kembali melakukan peninjauan ulang keinginannya tersebut, dan membuat perhitungan yang lebih matang.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Riau Zulfi Mursal kepada Riau Pos, Selasa (12/1).
Dikatakan Zulfi, pembangunan infrastruktur memang sangat dibutuhkan oleh daerah saat ini. Namun jika tetap dipaksakan berhutang, tentunya akan ada sejumlah dampak yang akan ditangung pada tahun-tahun berikutnya.
Ia tidak mau gubernur menyesal di kemudian hari dan mewarisi hutang pada pemimpin di masa yang akan datang. "Kita sangat butuh infrastruktur dan segala macamnya. Tapi kalau mengancam kebutuhan di periode mendatang, itu tentu kita tidak mau," sebutnya.
Fraksi PAN sendiri, lanjut dia, telah mencoba konsultasi dengan Fraksi PAN DPR RI mengenai pinjaman ini. Seperti anggota Fraksi PAN DPR RI komisi III yang membidangi hukum dan komisi XI tentang keuangan. Dari hasil konsultasi tersebut di dapat kesimpulan memang akan ada efek-efek tertentu dan bahkan bisa menggerus APBD. Hal itulah yang paling dikhawatirkan pihaknya.
"Maka kami tetap meminta Pemprov mengkaji dengan detil lah. bagaimana kedepannya terhadap postur APBD kita. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari," sambungnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Riau Ade Agus Hartanto saat dimintai komentar mengaku heran dengan Pemprov Riau. Sebab, rencana peminjaman melalui PEN tersebut tidak sinkron dengan peruntukannya. Di mana, PEN yang sejatinya disediakan pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi, malah diproyeksikan untuk pembangunan infrastruktur oleh pemprov.
Berbeda dengan pemaparan gubernur pada saat bertemu ketua fraksi di DPRD Riau. Dimana saat itu beliau menyebut bahwa pinjaman memang untuk pemulihan ekonomi di daerah.
"Awalnya disampaikan ke kami akan ada usulan peminjaman, persentase ke infrastuktur itu kecil, kecenderungannya tentu ke BLT, bantuan perekonomian rakyat seperti pertanian dan sosial, modal usaha dan sebagainya. Yang paling penting, apakah PEN itu digunakan untuk infrastruktur itu sudah benar? PEN itu kan untuk agar tak terjadi resesi ekonomi," ujar Ade.
Ketua Fraksi PKB itu mengakui, tidak hanya Riau yang mengajukan pinjaman melalui PEN. Namun untuk peruntukannya, lanjut dia, hanya Riau yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur. Dengan peminjaman yang akan difokuskan dengan infrastruktur, kata Ade Agus itu sudah lari dari konteks PEN itu sendiri. Maka, sambung dia, jika memang akan diperuntukkan sebagai infrastruktur, DPRD perlu mengetahui jalan dan jembatan mana saja yang perlu dibangun.
"Jika mau bangun jalan, apa sudah ada pembebasan lahannya? Harus jelas," pungkasnya.(gem)