Pemprov Riau Siap Jalankan Inpres No 2 Tahun 2021

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan melaksanakan amanah dari Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Gubri saat pertemuan dengan tim Komisi IX DPR RI dalam rangka mendapatkan bahan atau data terkait pengawasan terhadap kesiapan dan dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam menerapkan Inpres No 2 tahun 2021 di Balai Serindit Gedung Daerah, Selasa (9/11).

"Kami di Provinsi Riau tentunya tetap melaksanakan amanah ini sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Artinya ada kegiatan di provinsi dan juga ada kegiatan di kabupaten/kota," kata Gubri.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk kegiatan di provinsi tentunya telah dilaksanakan berbagai kegiatan. Antara lain pemerintah provinsi telah memberi perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 16.800 pegawai tidak tetap Pemprov Riau untuk dua program.

"Program tersebut di antaranya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui APBD Riau," terangnya.

Kemudian telah membuat instruksi Gubernur Nomor 230 tahun 2021 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Riau tanggal 29 Oktober 2021 sebagai tidak lanjut dari Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selanjutnya meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan melalui program pengawasan yang dibiayai APBD Riau dalam rangka penegakan hukum ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perusahaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan."Khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan hak-hak yang normatif pekerja di antaranya jaminan sosial ketenagakerjaan," ucap Syamsuar.

Pemprov Riau juga melakukan koordinasi dan kolaborasi secara rutin dan intens dengan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau dalam rangka menyusun dan melaksanakan program peluasan serta pembentuk tim terpadu untuk turun ke perusahaan yang belum memberikan jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. "Selain itu melaksanakan FGD untuk perusahaan sektor perkebunan yang melibatkan tenaga kerja bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau," ungkapnya.

Turut Hadir Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Jaja Subagja, Tim Komisi IX DPR RI, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau Jonli, perwakilan dari 12 kabupaten/kota se-Riau dan organisasi perangkat daerah terkait serta tamu undangan lainnya.(adv/sol)