17.688 Sertifikat Tanah Diserahkan

(RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah bagi masyarakat di Indonesia termasuk di Riau secara virtual, Senin (9/11). Untuk di Riau, sertifikat tanah yang dibagikan saat ini sebanyak 17.688 bidang.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Riau, M Syahrir mengatakan, sertifikat tanah yang diserahkan tersebut terdapat di tujuh kabupaten/kota di Riau. Sedangkan sisanya, sudah dibagikan sebelumnya pada Agustus lalu.

“Presiden Joko Widodo secara virtual telah menyerahkan sertifikat tanah di seluruh Indonesia termasuk di Riau. Untuk di Riau ada 17.688 bidang,” katanya.

Dengan pembagian sertifikat tersebut, lanjut Syharir, program pembagian sertifikat pada tahun ini sudah seluruhnya dilakukan di Riau. Meskipun jumlah sertifikat yang dibagikan sudah cukup banyak, tahun depan pihaknya menargetkan lebih banyak lagi sertifikat.

“Untuk tahun depan kami targetkan empat kali lipat jumlahnya dibandingkan tahun ini, untuk itu kami minta kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.

Menurut Syahrir, target tersebut akan diusahakan untuk dapat tercapai. Karena pada tahun 2025, Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh bidang tanah terutama tanah rakyat di Indonesia ini sudah bersertifikat.
“Oleh karena itu, setiap  tahun targetnya akan terus ditingkatkan. Tahun ini total

sertifikat yang dikeluarkan sebanyak 375 ribu bidang, diharapkan sampai 2025 seluruh tanah di Riau sudah bersertifikat,” sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Drs Syamsuar mengatakan, sesuai dengan arahan presiden, pihaknya mengimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya dan tidak untuk keperluan yang konsumtif.

“Jadi gunakan untuk kepentingan yang bisa digunakan jangka lama, jangan dijual kemudian dibelikan kendaraan. Kalau begitu nanti masyarakat justru akan rugi,” katanya.

Dengan sudah adanya sertifikat tersebut, menurut gubernur masyarakat juga menjadi memiliki kepastian hukum terkait hal milik tanah tersebut. Dengan demikian, konflik lahan bisa dihindarkan.

“Mudah-mudahan target tahun 2025 semua bidang tanah milik rakyat di Indonesia termasuk di Riau bisa terpenuhi,” harapnya.(gem)

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru