Kordum Cipayung Plus Riau: Kami Minta UU Omnibus Law Segera Dibatalkan

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Penolakan terhadap Undang-undang (UU) Omnibus Law terus berdatangan. Terakhir, massa aksi dari Cipayung Plus Bersatu Provinsi Riau mendatangi DPRD Riau. Dengan membawa ratusan massa yang terdiri dari gabungan organisasi kemahasiswaan, Cipayung Plus mendesak agar Presiden segera menerbitkan Peraturan pengganti UU (Perppu) Omnibus Law.

Hal itu disampaikan Koordinator Umum (Kordum) Cipayung Plus Riau Amri Taufiq Hasibuan saat ditemui Riaupos.co, Sabtu (10/10/2020). Menurut dia, aistem politik di Indonesia cenderung masih dikuasai oleh kelompok oligarki yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan keuntungan sendiri.

“Jelas dalam penetapan Omnibus Law ini juga lebih dominan mengakomodir kepentingan pemodal tersebut. UU Omnibus Law banyak menabrak UU yang sudah disahkan sebelumnya. Contohnya UU tentang peraturan pokok dasar agraria, UU kehutanan dan lingkungan hidup serta UU tentang ketenagakerjaan,” sebut Amril.

Amri juga merasa bingung dengan posisi UU Omnibus Law saat ini. Sebab, jika memang benar-benar di terapkan maka aturan tersebut akan mencekik masyarakat pekerja atau golongan menengah kebawah. Hal tersebut, dikatakan dia sangat bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Yang pada Ayat 3 berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“namun rasanya sejauh ini Pasal 33 UUD 1945 ini masih seperti kata pepata, Jauh panggang dari api. Implementasi dari UUD tersebut masih belum bisa terealisasikan dan slogan ekonomi kerakyatan tersebut belum betul berpihak kepada rakyat,” sambungnya.

Terakhir, ia berpendapat bahwa pengesahan UU Omnibus Law malah menambah kekacauan. Sebab kemakmuran yang mestinya diperoleh setiap masyarakat akan semakin tidak memungkinkan terealisasi dengan ada UU tersebut.

“Maka dengan tegas kelompok Cipayung meminta UU Omnibus Law dibatalkan. Saya dan Cipayung Plus akan terus mengawal sampai tuntas, dan betul-betul dibatalkan. Sebab kita tidak ingin kesenjangan sosial itu makin parah terjadi di Indonesia dan kekuasaan oligarki ini harus dituntas habis,” tuntasnya.

 

Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)

Editor: Eka G Putra