Gubernur Tuntut 6 Poin ke Pertamina

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Wilayah Kerja (WK) Rokan mengukir perjalanan baru dalam kontribusinya sebagai salah satu wilayah kerja andalan nasional. Setelah ditemukan pada 1941 dan diproduksikan pada 1951, maka mulai mulai 9 Agustus 2021 pukul 00.01 WIB dini hari tadi, operasional WK itu beralih dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Chevron Pacific Indonesia (CPI), kepada KKKS Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Dukungan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan WK Rokan selanjutnya, terlihat dari kehadiran mereka dalam acara seremoni Alih Kelola WK Rokan yang diselenggarakan secara hybrid pada Ahad (8/8) malam, di Pekanbaru dan Jakarta. Para tamu yang hadir adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI, Gubernur Riau Syamsuar beserta jajarannya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama CPI Albert Simandjuntak, dan Direktur Utama PHR Jaffe Suardin Arizona. Ikut hadir pada acara tersebut adalah para perwakilan Komisi Pengawas SKK Migas.

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam arahannya menyebutkan dengan alih kelola ini maka PHR 100 persen menguasai WK Rokan dan harus menyiapkan kerja sama dengan daerah sebagai PI 10 persen. Ia juga menyinggung gross split sebagai kontrak, yang berlaku mulai 9 Agustus 2021 hingga 20 tahun ke depan agar dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

"Menjalin kerja sama aktif antara Pertamina dan CPI, progres migrasi data, pengelolaan listrik dan uap, dan perizinan agar dapat diselesaikan dengan baik. Isu-isu yang menjadi atensi publik, pemulihan lingkungan dan SDM, enhance recovery semua harus dilaksanakan dengan baik," pesannya.

Kemudian lanjut Arifin, meminta PHR agar dapat berinvestasi yang masif, agar mengajukan pengusulan yang agresif di sisa 2021 hingga selanjutnya. WK Rokan, lanjutnya adalah ladang minyak terbesar di Indonesia untuk memenuhi target 1 juta barrel per day secara nasional 2030 mendatang.

"Pertamina agar bekerja lebih keras, dan menjaga hubungan baik dengan daerah, serta memenuhi semua kerja sama yang sudah disepakati sejak alih kelola ini. Selamat bertugas," tegasnya.

Usai arahan Menteri ESDM, dilanjutkan dengan pemukulan secara bersama seluruh hadirin menandai beralihnya pengelolaan WK Rokan dari CPI ke PHR.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menambahkan, selain karena telah menghasilkan kinerja yang baik, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PT CPI yang telah mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia, serta pelaksanaan kegiatan CSR di Riau dan wilayah Indonesia lainnya. Dwi Soetjipto bersyukur proses alih kelola dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Dalam rangka mendukung capaian 1 juta BOPD pada tahun 2030, maka sejak dua tahun lalu kami bekerja keras, mengusahakan agar alih kelola berjalan lancar dan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI dapat dipertahankan. Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengingat WK Rokan saat ini masih mendukung 24 persen produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia," kata Dwi Soetjipto.

Albert Simanjuntak selaku Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit & Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia menyampaikan apresiasinya.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama masa transisi bersama SKK Migas dan Pertamina, sehingga alih kelola berjalan dengan selamat, andal dan lancar. Semoga WK Rokan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara," terangnya.

Keberlanjutan WK Rokan
Pada akhir Juli 2021, rata-rata produksi WK Rokan sekitar 160,5 ribu barel per hari atau sekitar 24% dari produksi nasional, dan 41 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi. Menteri Arifin berharap, PHR berkomitmen melakukan investasi yang masif agar produksi dari wilayah kerja tersebut tidak lagi menurun bahkan dapat ditingkatkan. "Ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat WK Rokan merupakan salah satu WK terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030 mendatang," tambah Menteri Arifin.