Disesalkan, Jalan yang Diserahkan ke Perusahaan Tak Dirawat

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) — Jalan Kebun Lado menghubungkan Sungai Bawang di Kecamatan Singingi adalah jalan poros masyarakat setempat yang tersambung langsung ke jalan nasional. Jalan itu dulunya diaspal.

Namun karena ada perusahaan berdiri di sekitaran pemukiman setempat, maka Bupati Kuansing Drs H Mursini MSi menyerahkan perawatan jalan tersebut kepada perusahaan.

"Sekarang jalan itu tak dirawat. Kalau ini tidak diperbaiki segera. Kami akan panggil pemkab dan pimpinan perusahaan. Mengapa jalan itu dibiarkan rusak parah. Harusnya kan ada perawatan rutin. Ini tidak ada sama sekali," kata Ketua Komisi III DPRD Kuansing, Romi Alfisahputra SE, baru-baru ini.

Romi menilai, ruas jalan itu kondisinya ada air yang menggenang, karena tidak ada parit. Jalan yang dulunya aspal, kini sudah rusak. "Kami menemukan jalan itu tidak ada perawatan rutinnya. Buktinya, air menggenang. Jalan aspalnya hancur. Dan perusahaan (PT SUN) harus bertanggung jawab," tegasnya.

Setelah pihaknya membahas kondisi ruas jalan itu dengan pimpinan perusahaan setempat, kata Romi, mereka siap memperbaiki segera. Namun terlebih dahulu, pihak perusahaan akan melaporkannya kepada pimpinan pusat. "Harus segera. Kalau tidak. Kami akan panggil pimpinannya," tegasnya lagi.

Senada dengannya. Anggota Komisi III DPRD Kuansing domisili desa setempat, Fedrios Gusni menambahkan, masyarakat sering mengeluh terkait kondisi jalan yang rusak, namun tak pernah diperbaiki.

Padahal menurutnya, setiap hari ada puluhan kendaraan kecil dan berat melebihi tonase milik perusahaan melintasi jalan itu.

"Tapi anehnya, perusahaan seakan tak peduli dengan perbaikan jalan. Tak menghiraukan keluh kesah masyarakat di daerah itu. Harusnya perusahaan hadir di tengah masyarakat, memberikan kesejahteraan dan kondisi yang aman dan nyaman. Ini justru sebaliknya, jalan yang dulu mulus diaspal pemerintah, kini sudah tak berbentuk. Ini yang sangat kita sesalkan, dan Pemkab Kuansing dalam hal ini sangat abai terhadap apa dihadapi masyarakat," kesal Fedrios.

Ia merekomendasikan, agar daerah jangan mengalokasikan anggaran sedikitpun untuk perbaikan jalan tersebut dari APBD jika tidak ada komitmen dan MoU yang jelas dengan perusahaan. (jps)