Riau Perlu Remitigasi untuk Menekan Penyebaran Covid-19

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Angka pertambahan kasus terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh koalisi masyarakat sipil Riau Melawan Covid-19 dinilai mengkhawatirkan. Faktor beban kerja para tenaga medis merupakan salah satu risiko penularan, itu terjadi karena tidak semua rumah sakit memiliki infrastruktur yang standar.

Demikian dikatakan Ahlul Fadli, Koordinator Riau Melawan Covid-19, Rabu (2/9). Diuraikannya tercatat 102 dokter yang meninggal karena Covid-19, sementara jumlah dokter gigi yang meninggal menjadi 9 orang dan perawat sedikitnya 68 orang. Terhitung sejak akhir Agustus jumlah pasien positif di Indonesia berjumlah 177.960 jiwa, untuk Provinsi Riau jumlah pasien positif 1.924 jiwa. 

“Angka ini menunjukkan pasca perubahan perilaku atau new normal terjadi penambahan kasus dan korban yang meninggal akibat covid 19, ini sangat mengkhawatirkan,” Katanya. 

Dia melanjutkan, faktor beban kerja para medis merupakan salah satu risiko penularan, itu terjadi karena tidak semua rumah sakit memiliki infrastruktur yang standar.

”Tidak semua rumah sakit, khususnya di Provinsi Riau, memiliki ruangan bertekanan negatif. Padahal, tanpa itu, risiko penularan virus yang sudah airborne tetap tinggi sekalipun memakai APD lengkap,” imbuhnya. 

Dikatakannya, penyebaran wabah Covid-19 di masyarakat saat ini semakin tinggi dengan rasio kasus positif yang meningkat. Beberapa rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Riau kewalahan dan tak mampu lagi menampung pasien rujukan Covid-19 yang datang dari berbagai daerah di Riau. Peningkatan jumlah kasus di Provinsi Riau, sejak 26 hingga 30 Agustus 2020, dengan total 420 pasien positif. 

Ahlul Fadli meminta pemerintah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala komunitas agar bisa menekan laju penularan virus. 

“Kenaikan kasus kematian baru akan membuat orang tinggal di rumah tetapi hanya untuk waktu yang pendek. Setelah itu orang kembali keluar rumah.” urainya. 

Ditegaskannya, Provinsi Riau perlu remitigasi atau pengurangan resiko dengan cara meningkatkan tes swab per populasi tiap kabupaten dan kota 2000 sampel sehari. Juga harus dilakukan pembagian masker berkala, memperketat protokol kesehatan oleh satgas covid terutama di ruang publik dan meningkatkan jual beli pasar lokal.

“Menunggu vaksin selesai uji klinis, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Artinya ekonomi harus beroperasi dibawah 100 persen. Dengan kondisi ini, maka pemulihan ekonomi pada quartal ketiga masih terjadi perlambatan,'' tuturnya.

Pemerintah juga kata dia  harus tegas untuk pembatasan sosial diperketat dan kegiatan keramaian dikurangi. 

“Pemerintah perlu meningkatkan protokol kesehatan dan memantau aktifitas di ruang publik. Masyarakat diharapkan taat mematuhi protokol kesehatan,'' singkatnya.

Laporan: M Ali Nurman (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra