TPKAD Diminta Lebih Inovatif

(RIAUPOS.CO) — Keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dinilai sangat penting. Bahkan, untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, masyarakat harus meningkatkan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran yang akan sangat membantu. Hal itu diungkapkan Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Ekonomi H Indra Gunawan saat membuka rapat pleno TPKAD 2019 di Ruang Rapat Hang Tuah, lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Senin (30/9).

“Khususnya bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk melakukan upaya keluar dari kemiskinan, peningkatan pendapatan dan untuk mengakumulasi kekayaan,” ujar Indra.

Selain itu, TPKAD dikatakan Indra juga menjadi posisi strategis dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

“Untuk itu, kami meminta kepada TPKAD segera menyusun program-program yang memastikan terwujudnya akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Kemudian mencari terobosan atau inovasi dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. Serta mendorong peningkatan peran industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rapat tersebut turut menghadirkan narasumber dari Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau Yusri dan Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Riau Syahrul serta dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Yuhelmi, Kepala Dinas Sosial Martini, Perwakilan Bank BNI, Perwakilan Bank BRI, Perwakilan Bank Riau Kepri serta camat se-Kabupaten Bengkalis.

Pimpinan OJK Provinsi Riau Yusri mengatakan dengan pertemuan itu diharapkan bisa menemukan pengembangan ekonomi kerakyatan yang bisa  dibangun bersama. Terutama melibatkan industri keuangan perbankan, sehingga keberadaaan TPKAD di Kabupaten Bengkalis ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas.

“Saya berharap dan memohon kesungguhan kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan. Selama ini perbankan berjalan sendiri-sendiri saja, tidak tersuplai informasi sektor-sektor mana saja untuk dibiayai. Tetapi ketika kita berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, saya yakin akses keuangan ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga diskusi ini bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat,” ujarnya.
yang ada di Kabupaten Bengkalis,” ujarnya.

Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Riau Syahrul menambahkan, penyediaan jasa dan sistem pembayaran yang efisien aman dan handal dengan memperhatikan kepentingan umum dan masyarakat. Bank Indonesia sebagai regulator yang memberi izin juga sebagai operator untuk menunjang perekonomian sekarang.(nda)

 

Laporan ERWAN SANI, Bengkalis