Surya Paloh salaman dengan Salim Segaf. foto/RMOL
JAKARTA(RIAUPOS.CO) — Kalau PDIP bisa akrab dengan Partai Gerindra, Partai Nasdem juga bisa lebih akrab dan mesra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pada Pilpres 2019, PDIP dan Nasdem sama-sama satu kubu yaitu mendukung Jokowi-Maruf. Adapun Gerindra dan PKS, di barisan koalisi penantang mengusung Prabowo-Sandi.
Pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan, meski Nasdem dapat jatah tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju, tapi sebenarnya mereka kurang enjoy.
Pasalnya, tiga pos kementerian yang ada sekarang bukanlah yang diinginkan. Yaitu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G. Plate.
"Kelihatannya mereka masih menginginkan Kementerian Perdagangan dan Jaksa Agung," ujar Iwel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/10).
Sementara itu, Gerindra yang menjadi lawan di pilpres lalu, mendapatkan dua jatah menteri di kabinet. Menhan Prabowo Subianto dan Menteri KKP Edhy Prabowo.
Jadi menurut Iwel, silaturrahmi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan rombongan ke Kantor DPP PKS, Rabu kemarin (30/10), hanya sebagai sindiran sekaligus gertakan.
"Surya Paloh gertak Presiden Jokowi agar kembali mendapatkan pos kemanterian yang diinginkan. Sekaligus, menyindir Megawati Soekarnputri (Ketum PDIP) bahwa tidak hanya Mega yang bisa akrab dengan lawannya Gerindra, Nasdem juga bisa lebih mesrah dengan PKS," tuturnya.
Diduga akibat microsleep, Bus Pelangi menabrak truk tronton di Tol Pekanbaru-Dumai. Dua penumpang tewas, 16…
Tiga orang meninggal dunia, satu hilang, dan tiga selamat setelah KM Gading 2 tenggelam di…
Khas Pekanbaru Hotel menghadirkan promo School Holi-Deals selama Juli 2026 dengan paket menginap lengkap untuk…
Syahrul Aidi mengecam penghadangan Ustaz Abdul Somad di Kutai Barat dan meminta aparat menjamin keamanan…
Daftar ulang SPMB SD Negeri di Pekanbaru resmi dimulai. Orang tua melengkapi berkas, sementara sekolah…
Pemkab Kepulauan Meranti resmi menerapkan manajemen talenta ASN setelah mendapat persetujuan BKN. Pengisian JPTP tak…