Golkar Tunjuk Indra Gunawan Nakhodai DPRD Riau

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Partai Golongan Karya (Golkar) akhirnya resmi menunjuk Indra Gunawan Eet untuk memimpin DPRD Riau periode 2019-2024. Putusan itu tertuang kedalam sebuah surat yang ditandatangani Ketua Umum  Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus tertanggal 12 September 2019 lalu. 

Surat dengan No.R-1035/GOLKAR/IX/2019 itu berisi beberapa poin penunjukan pimpinan DPRD Riau pada periode 2019-2024. ”Sesuai dengan poin  dasar tersebut di atas, maka DPP Partai Golkar menetapkan dan mengesahkan H Indra Gunawan Eet PHd sebagai calon pimpinan DPRD Provinsi Riau,” demikian isi surat yang tertera pada poin kedua.

Indra Gunawan Eet saat dikonfirmasi Riau Pos membenarkan penunjukan dirinya oleh DPP Golkar untuk menahkodai DPRD Riau. Katanya, surat yang dikeluarkan DPP Golkar memang belum masuk ke bagian risalah DPRD Riau. Karena surat itu baru dikirim, Sabtu (14/9). Kemungkinan akan sampai di meja Sekretariat DPRD Riau hari ini, Senin (16/9).“Surat resmi sudah keluar. Tapi ke Sekretariat DPRD Riau belum masuk. Kemungkinan Senin (16/9) besok sudah dikirim,” ujar Indra kepada Riau Pos, Ahad (15/9).

Adapun proses selanjutnya, dikatakan dia, 4 pimpinan yang sudah resmi ditetapkan masing-masing partai politik akan dilantik secara bersamaan. Setelah itu barulah dirinya bersama 65 anggota DPRD lainnya membentuk alat kelengkapan dewan lainnya. Seperti Badan Kehormatan Dewan (BKD), Badan Anggaran, penetapan Komisi dan Baleg.

“Iya ini tentu akan sedikit berbeda. Karena memang sebelumnya saya sudah pernah juga memimpin DPRD Bengkalis. Tapi ini kan cakupannya luas. Ada 6 juta jiwa lebih masyarakat Riau yang harus kita perjuangkan,” paparnya.

Meski telah berpengalaman di DPRD Bengkalis selama 3 periode, lulusan Doktor Universitas Selangor Malaysia ini mengaku akan mempersiapkan cara khusus untuk memimpin. Karena menurut dia, cakupan antara DPRD Bengkalis dengan Riau itu sangat jauh berbeda. Apalagi, cara kerja dewan juga tidak sama dengan eksekutif.

“Kalau eksekutif, gubernur kan bisa beri perintah ke bawahan, ASN. Kalau DPRD kan tidak. Dia kolektif kolegial,” ucapnya.(nda)