Eks Pegawai KPK Ingin Dirikan Partai Serikat Pembebasan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang merespon sejumlah tawaran partai politik seperti Demokrat, PKS hingga PKP untuk bergabung ke dalam partai tersebut. Rasamala menyampaikan ucapan terimakasih atas adanya tawaran tersebut.

"Pertama gini, saya mau bilang terima kasih terhadap tawaran-tawaran itu," kata Rasamala dikonfirmasi, Kamis (14/10).

Rasamala juga mengungkapkan, dirinya bersama rekan-rekan mantan pegawai KPK masih melakukan konsolidasi serta mematangkan konsep tersebut. Dia mengaku, ingin berkomunikasi terlebih dulu dengan para tokoh nasional.

"Di awal saya sudah sampaikan kita mau bertemu dulu dengan beberapa tokoh untuk minta insight, meminta perspektif untuk sama-sama melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijajaki," papar Rasamala.

Meski demikia, Rasamala mengungkapkan pihaknya tetap ingin membuat partai baru, yang berencana akan dinamakan Partai Serikat Pembebasan (PSB). Dia mengaku, ingin memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat dalam berdemokrasi.

"Karena kan gagasan kita, kita mau memberikan kanal alternatif, jalan alternatif mengatasi kebuntuan, mengatasi kemacetan yang mungkin selama ini dirasakan masyarakat," ujar Rasamala.

Sebelumnya, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi mengatakan partainya menawarkan mantan pegawai KPK untuk bergabung.

Hal ini dikatakan Nabil setelah Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang berkeinginan membuat partai politik.

"Terkait adanya wacana para eks Pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK untuk mendirikan partai politik sebagai salah satu pilihan kiprahnya, PKS meresponnya dengan menawarkan mereka untuk bergabung saja ke PKS," ujar Nabil kepada wartawan, Kamis (14/10).

Nabil menuturkan, membentuk partai politik adalah hal yang tidak mudah. Sehingga lebih baik pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ini bergabung ke partai yang dikomandoi oleh Ahmad Syaikhu tersebut.

"Meski mendirikan parpol adalah hak konstitusional warganegara, bagi kami daripada membangun parpol baru, kami mengajak kepada para eks Pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK untuk bergabung dengan PKS," pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi