Joko Widodo (foto/rmol.id)
JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Presiden Joko Widodo harus mengabaikan tekanan dari ketua umum partai politik untuk membentuk kabinet kerja di periode kedua.
Dosen Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun mengatakan, di periode kedua ini Jokowi harus benar-benar menggunakan hak prerogatifnya lantaran sudah tidak mempunyai beban.
“Dalam sisi hak prerogatif sebenarnya dia tidak ada beban karena tahun 2024 gak mungkin nyalon lagi kan?” ucap Ubedillah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/10).
Namun kenyataannya, kata Ubedillah, Presiden Jokowi memiliki banyak beban. Di antaranya beban dari partai koalisi berkaitan dengan jatah kursi.
“Pertama itu adalah beban dari partai-partai koalisi yang mereka menginginkan jatah kursi yang kedua adalah beban tantangan ekonomi yang berarti ke depan,” jelasnya.
“Ya saya kira kalau Pak Jokowi ingin berfikir menghadapi masa depan dan lebih sukses, sedikit abaikan partai politik mungkin enggak apa-apa, tapi jangan semuanya diabaikan. Lalu berfikir tentang agenda masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: rmol.id
Editor: Deslina
Sebanyak 117 kendaraan ditindak dalam razia gabungan di Jalan Sudirman Pekanbaru, termasuk truk ODOL dan…
Universitas Hang Tuah Pekanbaru menyembelih empat sapi kurban pada Iduladha 1447 H dan membagikannya kepada…
Jalan Pesisir di Rumbai yang puluhan tahun rusak segera diperbaiki. Anggaran pembangunan mencapai Rp11,8 miliar.
Arus penyeberangan Roro Bengkalis meningkat jelang Iduladha. Pengendara motor bahkan harus antre hingga empat jam.
Pemkab Inhu menggratiskan tiket masuk, parkir, dan tempat jualan di Wisata Danau Raja Rengat selama…
Polres Kampar menangkap tiga terduga pelaku pencurian empat ekor sapi milik warga Kuok dengan kerugian…